Ferdiansyah: RUU Sisdiknas Tak Penuhi Syarat Masuk Prolegnas Prioritas 2022

0

JAKARTA (Suara Karya): Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) tak penuhi syarat masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022.

“Draft RUU Sisdiknas hingga kini belum diajukan pihak Kemdikbudristek. Padahal, janjikan akan selesai akhir 2021 lalu,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam sebuah kesempatan, di Jakarta, Jumat (11/3/22) petang.

Ferdiansyah pun menyebut, beberapa syarat untuk bisa masuk prolegnas. Disebutkan, antara lain, memiliki naskah akademik dan draft rancangan Undang-Undang itu sendiri.

“Syarat masuk prolegnas, berdasarkan tata urut peraturan perundang-undangan itu harus memiliki naskah akademik dan rancangan undang-undang. RUU juga harus berlandaskan yuridis, sosologis, filosofis. Syarat itu ada dalam UU 12 tahun 2011. Syarat harus disampaikan. Jika tidak memenuhi syarat, bisa ditolak,” ujarnya.

Selain itu, Ferdiansyah menilai, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang ada saat ini masih relevan. Meski ada kekurangan, tapi secara susbtansi UU tersebut masih bisa digunakan. “Karena tujuan, maksud dan fungsi dari UU Sisdiknas iyu masih sesuai,” katanya.

ekurangan UU Sisdiknas, menurut Ferdiansyah, hanya pada sisi penjabaran teknologi. Ia menyarankan, pemerintah membuat Peta Jalan Pendidikan terlebih dahulu, sebelum merevisi UU Sisdiknas.

“Dibuat Peta Jalan Pendidikan dulu, baru revisi UU Sisdiknas. Jangan dilakukan terbalik,” ucapnya.

Hal senada dikemukakan praktisi pendidikan, Indra Charismiadji. Ia malah melihat ada beberapan kejanggalan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kejanggalan itu, antara lain, pada sejumlah pasal dalam RUU Sisdiknas yang seolah-olah harus mengikuti program-program Kemdikbudristek pimpinan Nadiem Anwar Makarim.

“Ini kan jadi terbalik. Program Kemdikbudristek seharusnya turunan dari UU. Misalkan, pembubaran BSNP. Seharusnya UU menjadi dasar program Kemdikbudristek nanti,” ujar Indra.

Direktur Center for Education Regulation and Development Analysis (CERDAS) itu juga menyoroti masalah transparansi dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

“Waktu kami tanya soal naskah akademik dari RUU Sisdiknas, Kemdikbudristek menyebut itu rahasia. Padahal dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutjan, hanya ada 3 hal yang boleh dikatakan rahasia, yaitu dokumen rahasia atau intelijen; rahasia pribadi; dan rahasia bisnis. Jangan-jangan RUU Sisdiknas ada unsur rahasia bisnis, sehingga publik tidak boleh tahu,” ujarnya.

Partisipasi publik, lanjut Indra, juga diperlukan dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Agar dak ada lagi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah diketok palu.

“Yang kita takutkan UU Sisdiknas ini sama dg UU lain yang saya sebut Bandung Bondowoso. Terburu-buru, tidak ada transparansi publik, lalu berujung gugatan ke MK. Lebih baik ramai diawal, biarkan orang punya aspirasi, tumpahkan, nanti setelah selesai jadi UU yang tidak akan digugat lagi ke MK,” kata Indra menandaskan. (Tri Wahyuni)