JAKARTA (Suara Karya): Lembaga pemeringkat Fitch mempertahankan peringkat (rating) kredit Indonesia pada posisi BBB, dengan tetap mempertahankan juga outlook yang stable.
Siaran pers Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Selasa (23/3/21) mengungkapkan, dengan performa ini Fitch mengkonfirmasi bahwa langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan on-track. Sementara, sejak mulainya pandemi global di awal 2020, sudah ada 124 negara yang mengalami penurunan rating.
Dalam laporannya, dikemukakan Indonesia dianggap mampu menahan guncangan (shock) akibat pandemi tanpa dampak negatif bagi arah perekonomian jangka menengah dan dinilai juga mampu menciptakan prospek pertumbuhan jangka menengah dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif terjaga.
Reformasi struktural yang dijalankan, menurut lembaga pemeringkat tersebut juga memberi harapan bahwa Indonesia akan beranjak mencapai level yang semakin kompetitif dibanding negara peers – kategori ‘BBB’ – baik dalam indikator tata kelola maupun dalam tingkat PDB per kapita.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, Fitch optimis terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia. Fitch memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,3% di tahun 2021 dan 6,0% di tahun 2022.
“Pemulihan ekonomi didukung belanja stimulus pemerintah dan peningkatan ekspor,” demikian Fitch.
Fitch berharap momentum pertumbuhan ekonomi didukung dengan langkah-langkah reformasi untuk peningkatan efektivitas kebijakan fiskal.
Terkait reformasi struktural melalui implementasi Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan akan meningkatkan iklim bisnis dan menarik investasi.
Fitch juga melihat bahwa pengeluaran pemerintah tetap fokus pada penanganan gangguan kesehatan, menjaga konsumsi rumah tangga miskin dan rentan serta memberi dukungan bagi dunia usaha.
Fitch memandang bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci prioritas jangka menengah. Pembentukan “Sovereign Wealth Fund”, Otoritas Investasi Indonesia, akan membantu membiayai pembangunan infrastruktur ke depan dengan memberi alternatif pendanaan tidak hanya mengandalkan dari pemerintah tetapi juga dari sektor swasta. (dra)