FK2PT Minta KKP Konsisten Tegakan Aturan

0

JAKARTA (Suara Karya): Berbagai kebijakan perikanan tangkap terus bergulir seiring pergantian pucuk pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang, ekspor benih bening lobster, Undang-Undang Cipta Kerja, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta kebijakan terbaru KKP terkait dengan penangkapan ikan terukur dan Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera masih menuai pro dan kontra di masyarakat.

Untuk mengurai berbagai pro dan kontra kebijakanan perikanan tangkap Indonesia, Forum Kemitraan Konsorsium Perikanan Tangkap (FK2PT) yang beranggotakan akademisi, peneliti, unsur pemerintah dan pelaku usaha/industri menggelar diskusi “Overview Kebijakan Perikanan Tangkap” secara daring pada Sabtu, 6 November 2021.

Diskusi yang diselenggarakan dalam rangkaian Rakernas FK2PT Tahun 2021 diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan solusi bagi arah pembangunan perikanan tangkap Indonesia ke depan”, ungkap Dr. Agus Suherman, SPi, MSi., Ketua FK2PT yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat dan Protokol Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam pembukaan diskusi.

Selanjutnya Ia menyatakan harapannya agar KKP tidak maju mundur, dengan banyak kebijakan yang berubah-ubah. “Contohnya kebijakan alat tangkap cantrang yang awalnya ditutup, kemudian dibuka dengan penggantian nama jaring berkantong”, ujarnya.

Ia melanjutkan kebijakan PNBP juga mengundang reaksi protes dari nelayan dengan adanya kebijakan PNBP yang dikarenakan produktivitas kapal kurang optimal. Untuk itu dirinya menyarankan produktivitas sebagai hal utama yang perlu diperhatikan.

“Produktivitas itu sangat tergantung pada kebijakan yang dibangun. Perlu dibangun dulu goalnya, yaitu agar nelayan sejahtera didukung adanya potensi sumberdaya ikan”, tambah Agus.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Prof. Dr. Ir Tri Wiji Nurani, MSi selaku Sekretaris FK2PT yang juga pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perairan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University menjelaskan diskusi dipandu moderator Dr. Ir. Darmawan, MAMA, staf pengajar Departemen PSP FPIK IPB University serta menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Suradi Wijaya Saputra, MSi Guru Besar Undip, Ir. Toha Wildan Athollah, MT Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi, dan Ir. Muhammad Billahmar Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN).

Prof. Suradi Wijaya Saputra menyampaikan bahwa permasalahan pada perikanan tangkap dapat diatasi dengan sistem data yang baik. “Pendataan merupakan hal yang paling penting, karena tanpa adanya data maka semua hal terkait dengan pengelolaan dan kebijakan perikanan tangkap hanya akan menjadi omong kosong”, ungkapnya.

Disisi kewenangan, Toha Wildan menyatakan bahwa, berdasarkan kewenangan di Jawa Barat, pemerintah daerah hanya melaksanakan retribusi TPI dan pemberdayaan masyarakat nelayan untuk perikanan tangkap. “Sekarang perikanan pantai tidak tersentuh lagi karena ikannya sudah berkurang. Intinya bagaimana bisa tercapai afirmasi tentang kesejahteraan nelayan kecil, sementara nelayan kecil saja definisinya dalam beberapa perundangan berubah-ubah” papar Toha.

Pada aspek sosial, nelayan kecil posisinya masih dianggap sebelah mata, maka sebagai dampaknya kesenjangan sosial dan asuransi nelayan perlu didorong untuk kesejahteraan. Kelembagaan seperti koordinasi dan sinergi menjadi barang mewah untuk kita karena sulit menjalaninya, tetapi paling tidak ada usaha ke arah sana karena pengawasan tetap bersinergi dengan semua sektor, saran Toha.

Berkaitan dengan peningkatan besaran PNBP, Toha menambahkan bahwa perlu disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil, fasilitasi perlindungan kepada nelayan kecil, peningkatan kapasitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, mengoptimalkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meningkatkan kualitas perencanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan, meningkatkan pengawasan untuk pengendalian ekploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, serta sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi.

Narasumber terakhir yaitu Ir Muhammad Billahmar menyampaikan bahwa persoalannya selama ini ada perbedaan persektif antara pengelola dan pemanfaat mengenai potensi dan produksi perikanan tangkap.

Sekarang muncul 3 jurus penarikan PNBP dengan target Rp.12 T melalui PP yang baru, pra produksi akan ditinggalkan, rencana berikutnya pasca produksi, dan ada lagi sistem kontrak melalui pencatatan perikanan terukur. Jadi ini perlu kita kaji lebih jauh, jangan sampai sistem kontrak mengorbankan nelayan kita sendiri, ungkap Bilamar.

Ia menambahkan keterbukaan data juga menjadi masalah dalam perijinan, dulu kita bisa mendapatkan data tetapi sekarang hanya bisa melihat SIUP dan SIPI.

“Gampang memang untuk kontrol dengan SIUP yang lebih sedikit dengan alasan perikanan terintegrasi, tapi apakah itu lebih baik untuk nelayan-nelayan kita?” Pungkas Bilamar. (Pramuji)