Formappi: ‘Money Politics’, Perusak Utama Substansi Demokrasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, ‘money politics’ yang kerap mewarnai pemilihan umum (pemilu), dinilai sebagai perusak utama substansi demokrasi.

Sayangnya, badan yang mengawasi hal itu, dinilai masih belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Pasalnya, tidak sedikit kasus ‘money politics’ yang ditemukan, cenderung masih dianggap ‘angin lalu’.

“Masih sedikit kasus yang ditangani. Sejauh ini kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum meyakinkan dalam menghadirkan kepastian hukum, khususnya penegakkan hukum pidana pemilu,” kata Lucius, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/10/2018).

Kenyataan ini, kata dia, berbanding terbalik dengan munculnya banyak kasus tindak pidana pemilu.
Karena itu, dengan hadirnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu.

Lucius menegaskan, sepak terjang Gakkumdu inilah yang paling ditunggu-tunggu di tengah euforia peserta pemilu menjalani masa kampanye.

Karena itu, Lucius mengapresiasi langkah tegas Gakkumdu dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu salah seorang caleg yang membagikan sembako saat berkampanye di Jakarta Utara.

Menurut dia, Gakkumdu memerlukan momentum untuk meraih kepercayaan diri dalam mengawasi pelanggaran pemilu. “Proses hukum terhadap caleg yang pembagian minyak goreng di Jakarta Utara, menjadi momentum emas bagi Bawaslu untuk meraih kewibawaan selaku pengawas yang perannya akan diperhitungkan peserta pemilu selama tahapan kampanye berlangsung,” ujarnya.

Lucius juga mengatakan, kerja cepat kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus di Jakarta Utara, dinilai menjadi contoh bagi Gakkumdu daerah lain, terutama bagi Gakkumdu Bawaslu RI.

“Keberanian kepolisian dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana pemilu, akan menentukan kualitas pelaksanaan tahapan kampanye ke depan,” kata Lucius menambahkan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Utara, Benny Sabdo, telah melimpahkan perkara dugaan tindak pidana pemilu atas nama David H. Rahardja, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo ke tahap penyidikan, di Polres Metro Jakarta Utara.

Menurut Lucius, money politics, selama ini dinilai menjadi penyakit akut pada setiap Pemilu. Kebiasaan tersebut sudah sebegitu mengakarnya dalam demokrasi kita hingga sulit untuk mengakhiri ini.

“Sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan penegakan hukum yang serius. Padahal, budaya ini sebagai perusak utama substansi demokrasi kita, dimana rakyat yang mempunyai daulat digadaikan pada uang dan barang. Dari kebiasaan buruk ini terpelihara korupsi yang sistematis di negara ini,” kata dia.

Dampak kerusakan pada kualitas demokrasi karena praktik money politics, katanya, peran Bawaslu dan Gakkumdu menjadi lembaga yang paling diharapkan untuk mengawal masa kampanye kali ini, agar kualitas demokrasi tidak justru semakin hancur.

“Gerak cepat kepolisian patut kita tunggu dalam memproses setiap kasus pidana pemilu agar melahirkan efek jera bagi pihak lain,” kata dia. (Gan)