Frans Magnis: Caleg Koruptor Bahayakan Demokrasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Budayawan Franz Magnis Suseno berharap masyarakat tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) yang pernah tersangkut kasus korupsi dalam pemilu 2019.

“Ya saya berharap, dalam pemilu nanti, kesadaran masyarakat meningkat, sehingga caleg yang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi, seharusnya tidak diberikan tempat dalam politik. Jika tidak, sangat membahayakan demokrasi di Indonesia,” ujar Romo, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (24/2/2019).

Dia mengatakan hal itu, menanggapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait nama-nama caleg mantan koruptor. KPU menyatakan, saat ini ada 32 nama caleg mantan koruptor. Sebelumnya, KPU juga telah merilis 49 nama, sehingga total ada 81 caleg mantan koruptor yang masih diusung partai politik (parpol).

Frans mengatakan, pengajuan caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi, dinilai merupakan pendidikan yang buruk dari parpol kepada masyarakat.

“Untuk pendidikan etika politik masyarakat, itu suatu signal buruk. Di situ tentu kriterianya juga apa yang menjadi program partai dan sebagainya, sangat sulit melarang,” katanya.

“Mereka kan mewakili rakyat. Artinya, demokrasi itu kekuasaan rakyat. Kalau dewan itu semakin banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk diri sendiri, bahkan dengan tidak jujur, tentu amat membahayakan demokrasi,” ungkap Frans.

Masyarakat, ujarnya, juga harus pintar memilih di antara partai-partai politik yang mengusung caleg eks koruptor. Apalagi rilis KPU sendiri, hanya ada dua parpol yang sama sekali tidak mengusung eks napi korupsi, yakni PSI dan Nasdem.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menilai, langkah KPU yang merilis nama-nama caleg eks koruptor sudah tepat. “Setelah itu, masyarakat diberikan kebebasan memilih caleg yang bersih atau mempunyai catatan korupsi,” kaya Jimly.

Jimly mengakui hampir seluruh partai peserta pemilu bermasalah dalam pencalegan napi eks koruptor, kecuali Nasdem dan PSI. Namun, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak masyarakat untuk tetap mendukung jalannya proses demokrasi dengan baik. (Gan)