FSGI Tolak Pasal 126 RUU Sisdiknas Soal Kode Etik Guru

0

JAKARTA (Suara Karya): Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak Pasal 126 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal tersebut berisi penetapan kode etik guru oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) berdasarkan masukan dari organisasi profesi guru.

“Perubahan itu sangat berbahaya bagi kelangsungan, perkembangan dan kemandirian organisasi profesi guru. Kenapa pemerintah mengendalikan profesi guru,” kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo dalam siaran pers, Minggu (20/2/22).

Heru menjelaskan, Kemdikbudristek mengambil inisiatif untuk perubahan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Kedua UU tersebut sudah masuk dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022. Selain UU Pendidikan Tinggi yang akan dilebur ke dalam UU Ciptakerja atau Omnibus Law,” ujar Heru.

FSGI menilai ada hal yang tidak tepat dalam draft RUU Sisdiknas, terutama pada Pasal 126 yang berbunyi ‘Penetapan kode etik guru oleh Mendikbudristek berdasarkan masukan dari organisasi profesi guru’.

Pasal itu merupakan perubahan dari pasal 42 UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana salah satu kewenangan organisasi profesi guru adalah menetapkan dan menegakan kode etik bagi anggota.

“Pada Pasal 126 secara tegas Mendikbudristek mengambil alih kewenangan organisasi guru dalam menegakan kode etik. Perubahan itu berbahaya bagi kelangsungan, perkembangan dan kemandirian organisasi profesi guru. Profeso guru sudah dikendalikan pemerintah,” tuturnya.

Disebutkan, FSGI memiliki sejumlah alasan yang keberatan jika pasal 42 yang mengatur tentang kewenangan organisasi guru pada UU No 14 tahun 2005 diubah dan diambil alih Negara berdasarkan pasal 126 RUU tersebut.

“Perubahan kewenangan menetapkan dan menegakan kode etik guru diubah menjadi kewenangan Kemdikbudristek sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 42,” ujarnya.

Dalam Pasal 42 angka 1 secara tegas menyatakan, penetapan dan penegakan kode etik guru adalah kewenangan pengurus organisasi profesi guru.

Hal itu, lanjut Heru, memperlihatkan kemerosotan penegakan demokrasi di Indonesia. Di negara demokrasi, pemerintah seharusnya tak melakukan kontrol terhadap guru, tetapi memberi kepercayaan kepada organisasi itu dalam menetapkan dan menegakan kode etik guru, sesuai amanat Undang-Undang.

“Perubahan itu melanggar etik, bukan pelanggaran hukum. Jadi seharusnya, guru yang melanggar kode etik diberi sanksi mulai dati peringatan hingga pencabutan dari daftar keanggotaan organisasi profesi oleh organisasi profesi itu sendiri, bukan oleh Mendikbudristek,” ucap Heru menegaskan.

Menurutnya, Kemdikbudristek akan sangat repot jika mengurusi pelanggaran etik para guru se-Indonesia yang jumlah mencapai jutaan orang.

Ditambahkan, lembaga atau kementerian negara itu berwibawa karena membuat peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat mengatur, mengikat, memaksa, dan menghukum.

“Kode etik tidak masuk klasifikasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu. Karena itu, penetapam kode etik oleh Mendikbudristek menjadi tidak linier dengan hukum kebiasaan yang sudah mengakui bahwa tugas Pemerintah adalah penegak peraturan demi kewibawaan,” katanya.

Pemerintah sebagai penegak peraturan, maka peran dan fokus tugas hanya satu yaitu penegak peraturan. Sedangkan penetapan dan penegak kode etik tetap diberikan kepercayaan kepada organisasi profesi guru.

Wakil Sekjen FSGI Mansur menilai, jika guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) melakukan pelanggaran, maka guru tesebut akan terkena sanksi sesuai Pasal 77 UU No 14 Tahun 2005. Sedangkan guru swasta dapat diberhentikan karena melanggar kesepakatan kerja bersama sesuai pasal 30 UU Guru dan Dosen.

“Jadi tak perlu Kemdikbudristek membuat ketentuan sendiri, yang justru tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang sudah ada dan sudah berjalan dengan baik,” kata Mansur.

Hal senada dikemukakan Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung. Katanya,
UU Guru dan Dosen dan Peraturan Disiplin PNS sudah cukup kuat menjadi payung hukum untuk melindungi martabat dan kehormatan profesi guru baik di negeri maupun swasta.

“Sehingga tak perlu penguatan kode etik guru menggunakan revisi UU Sisdiknas dan Peraturan Mendikbudristek,” pungkas Fahriza.

Hal penting lainnya dalam draft RUU Sisdiknas terkait penyelenggaraan pendidikan nasional pada situasi darurat. Situasi itu, bisa karena bencana alam maupun bencana non alam seperti pandemi covid-19 yang berlangsung hampir 2 tahun.

“Karena bencana, peserta didik tidak bisa sekolah tatap muka. Padahal, Indonesia berada di atas lempeng dunia yang terus bergerak dan mengalami pengulangan, sehingga rawan terjadi bencana. Karena itu perlu dibuat peraturan terkait pelaksanaan pendidikan pada situasi darurat,” ujar Heru.

Ketiadaan peraturan tentang pelaksanaan pendidikan di masa darurat akan berdampak pada ‘kegagapan’ semua pihak saat terjadi bencana di Indonesia. Sehingga sulit bagi sekolah dan Dinas Pendidikan menanggulangi dampak bencana terhadap sektor pendidikan.

“Untuk itu, pemerintah wajib menyiapkan 2 jenis kurikulum nasional, yaitu kurikulum dalam kondisi normal dan kurikulum dalam kondisi darurat,” katanya.

Kedua, Pemerintah wajib menyiapkan para pendidik untuk mampu melakukan proses pembelajaran dalam situasi normal maupun situasi darurat.

Terkait standar penilaian, Pemerintah harus menyiapkan standar penilaian untuk situasi normal maupun situasi darurat, sehingga pendidik dan peserta didik tidak dibebani target pencapaian di saat kondisi darurat.

“Karena tak mungkin melaksanakan pembelajaran secara normal di wilayah yang sedang mengalami bencana alam atau non alam,” ujarnya. (Tri Wahyuni)