FSPPB Ajukan Judicial Review Permen ESDM No 23/2018

0

JAKARTA (Suara Karya): Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) guna pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir kontrak kerja samanya pada Kamis, 11 Oktober 2018.

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, permohonon uji materil itu dilakukan karena pihaknya menolak atas ketentuan Pasal 2 pada peraturan ESDM itu, karena mengakibatkan PT Pertamina (persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.

Tanda terima surat pengajuan judicial review Permen ESDM No 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Menurutnya, pada ketentuan ini yang menjadi prioritas utama bukan lagi BUMN/PT. Pertamina, melainkan Kontraktor sebagai badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.

Bahwa sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja samanya, Pasal 2 Peraturan tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan pengelolaan oleh PT. Pertamina sebagai pihak yang memperoleh prioritas utama.

“Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi,” kata Arie.

Diungkapkannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. Jika pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN.

Oleh sebab itu kata Arie, sudah sangat jelas bahwa BUMN/Pertamina harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas.

Karena itu, dengan tidak memprioritaskan Pertamina sebagai BUMN dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam negara, maka FSPPB melalui Kuasa Hukumnya yakni, Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2018, telah 2 (dua) kali melayangkan Somasi kepada Kementerian (ESDM) dan tembusan suratnya telah disampaikan juga kepada Presiden Jokowi Widodo, Ketua DPR, dan Komisi VII (Bidang Energi, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup).

Diketahui, Somasi sebagaimana tersebut diatas telah kami kirim pada tanggal 21 September 2018 dengan Nomor : 46/SCO/IX/2018, dan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Nomor : 51/SCO/IX/2018. Bahwa perlu diketahui sebelumnya, Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) juga telah melayangkan Surat Somasi kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor : 139/FSPPB/VIII/2018-FO4.

Menurutnya, sampai dengan saat ini, Somasi yang telah kami layangkan sebanyak tiga kali sebagaimana tersebut diatas nyatanya tidak di tanggapi secara positif oleh Kementerian ESDM. (Pramuji)