FSPPB Desak Pemerintah Intervensi Chevron Berlakukan Transisi

0
suarakarya.co.id/Bayu Legianto

JAKARTA (Suara Karya): Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak pemerintah melakukan intervensi kepada PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) untuk memberikan data operasi perusahaan di Blok Rokan, dan pemberlakuan masa transisi operasional kepada PT Pertamina. Ini dilakukan, untuk tetap menjaga jumlah produksi Migas di blok itu agar tidak terjadi penurunan signifikan pada saat di operasikan Pertamina.

“Kami berharap pemerintah mendesak CPI untuk melakukan proses transisi, sebelum Pertamina benar-benar mengambil alih Blok Rokan pada 9 Agustus 2021. Ini penting, karena harus ada transfer teknologi dan data antara pengelola baru dan pengelola sebelumnya,” kata Presiden FSPPB, Arie Gumilar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/2/2020)

Dikatakan Arie, perlu garis bawahi, bahwa sejak penetapan Pertamina sebagai pemenang Blok Rokan, CPI tidak menunjukan itikad baik dengan tidak membuka ruang untuk masa transisi peralihan pengelolaan serta disinyalir juga tidak melakukan investasi melalui kegiatan pengeboran dan sejenisnya.

Pencapaian produksi blok tersebut akan terus mengalami penurunan terutama pasca terminasi dimana Pertamina saat itu akan mengelola Blok Rokan sehingga akan menjadi kontra produktif bagi Pertamina dan Negara.

Dijelaskannya, melalui releasenya, pemerintah meminta Pertamina segera masuk di Blok Rokan tahun ini. Bahkan dalam release yang dilakukannya, kementerian ESDM mengatakan bahwa mereka akan menyediakan “karpet merah” bagi Pertamina untuk melakukan transisi di Blok Rokan sebelum masa kontrak PT. CPI habis pada 2021.

Menurutnya, harapan pemerintah tentu dengan masuk lebih awal, maka tingkat produksi dapat terus dijaga.
Tetapi nyatanya, langkah Pertamina untuk melakukan kegiatan di masa transisi ini tidak semudah saat mengambil alih Blok Mahakam.

Nyatanya, “Karpet Merah” yang disediakan pemerintah ini rupanya tidaklah gratis. Pihak CPI hanya memberi ruang Pertamina untuk masuk apabila Pertamina mengakuisisi/membeli Participating Interest (PI) CPI dan menanggung seluruh komponen liabilitas (beban-beban biaya) perusahaan itu atau dalam istilah mereka adalah Clean Break Exit, dimana artinya adalah seluruh aset dan liabilitas (baik direct maupun indirect) dari PT. CPI akan beralih ke Pertamina sejak tanggal efektif transaksi yaitu 31 Juni 2018.

Pengalihan itu diantaranya adalah terkait permasalahan tanah terkontaminasi minyak yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh CPI, beban untuk past service liabilities para pekerja chevron dan beban lainnya dimana semua beban tersebut bila dikalkulasikan nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1,8 Miliard dolar AS, atau jauh lebih besar dari nilai aset dan produksi sampai dengan Tahun 2021 yang diperkirakan hanya mencapai 600-an juta dolar AS.

Negara Tak Hadir

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal FSPPB, Dicky Firmansyah menyayangkan, Negara sebagai pemegang kuasa pertambangan seperti tidak hadir, dimana masa transisi untuk investasi dan akses data operasi Blok Rokan kepada Pertamina semestinya dapat dilakukan karena semua sarana prasarana Blok Rokan termasuk data operasional hakikatnya adalah milik Negara tanpa harus ada pembelian PI dari CPI.
“Pemerintah gagal dalam pengelolaan blok migas, mengingat data masih dikuasai hanya oleh PT. CPI, padahal data-data ini adalah milik Negara yang didapat dengan biaya yang dibebankan kepada Negara melalui cost recovery,” katanya. (Pramuji)