FSPPB: Pembentukan Holding BUMN Mereduksi Kewenangan Negara

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP UPms III) yang berada di bawah bendera Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), menolak pembentukan Holding, Subholding Migas dan privatisasi Subholding Migas melalui (Innitial Public Offering) IPO. Hal tersebut terkait rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak jajaran direksi PT Pertamina (Persero). 

Ketua Umum Serikat Pekerja UPms III Aryo Wibowo Hendra Putro mengatakan, penolakan tersebut dikarenakan apa yang dilakukan menteri BUMN dapat mereduksi kewenangan negara atas BUMN, dan berpotensi menjadi legitimasi denasionalisasi, penjualan, serta penghilangan BUMN.

“Karena itu kami menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No.SK 198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut,” kata Aryo di Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Selain itu, Aryo juga menjelaskan bahwa pembentukan organisasi Holding dan Subholding Migas, serta rencana Direksi PT Pertamina Persero untuk melakukan IPO untuk Subholding Migas, tidak sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003.

“Pembentukan Holding dan Subholding Migas dan rencana IPO pada Subholding Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 serta tidak sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003 di mana Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas dilarang untuk diprivatisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Aryo menjelaskan, bahwa pembentukan Holding dan Subholding Migas bukan bertujuan untuk efisiensi, melainkan menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan Subholding dan Sub-sub holdingnya. Nantinya, transaksi antar perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual di pasaran.

“Pemisahan unit bisnis dari hulu ke hilir menjadi perusahaan yang terpisah-pisah, lanjutnya, juga akan membentuk silo-silo yang semakin menyulitkan koordinasi operasional antar unit dan membuat benturan kepentingan bisnis antar Subholding karena masing-masing memiliki KPI dan target profit yang harus tercapai,” imbuhnya.

Ada tiga hal  perubahan yang terjadi di PT Pertamina, salah satu diantaranya adalah pergantian susunan Direksi PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Nomeklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Lebih lanjut Aryo menjelaskan, FSPPB dan semua konstituennya tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan terkait perubahan organisasi yang terjadi di Pertamina, yang mana tidak sesuai dengan PKB Periode 2019-2021. Dalam Bab I Pasal 7 (8) PKB itu disebutkan.

“Dalam hal Perusahaan melakukan perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan Pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh FSPPB,” katanya. (Pramuji)