JAKARTA (Suara Karya): Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan segera melakukan aksi guna menolak privatisasi PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang dilakukan melalui aksi korporasi Initial Public Offering (IPO) atas kepemilikan negara melalui BUMN Pertamina di PT. PGE oleh pemerintah melalui kementerian terkait.
Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, hal ini patut diduga bahwa aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent dan tapa due dilligence yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan negara serta berpotensi adanya pelanggaran atas hukum yang cenderung menguntungkan sekelompok/ golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.
“Berdasarkan pencermatan terhadap konstelasi yang terjadi di Perusahaan pasca restrukturisasi/ holdingisasi PT Pertamina (Persero) yang mana FSPPB pernah menggugat aksi korporasi tersebut, karena dinilai Pertamina akan keluar dari khitohnya dalam menjalankan penugasan negara untuk memberikan sebesar-besar manfaat bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33,” kata Arie di Jakarta, Senin (6/2/2023).
Sekadar informasi, PT. PGE sebagai bagian dari Afiliasi Pertamina, selama ini baik baik saja. Perusahaan itu bahkan telah mencapai begitu banyak prestasi dan terus tumbuh sebagai salah satu perusahaan yang mengelola energi terbarukan serta menjadi masa depan elektrifikasi Indonesia di sektor hulu.
Dijelaskan Arie, Indonesia memiliki kurang lebih 40% cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt tau setara dengan 25.4 Miliar Watt yang menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia atas sumber energi geothermal yang bersih, ramah lingkungan dan terbarukan sekaligus yang secara terus menerus disediakan oleh Than melalui gunung-gunung api di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, sampai dengan tahun 2022 PT. PGE memegang kuasa atas WKP Panas Bum terbesar di Indonesia dengan total 13 Wilayah Kerja. Dengan kapasitas total PLTP di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt, sebanyak 82% berdiri di WKP milik PGE baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract.
Selain itu, PT. PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun, berbagai penghargaan juga terus diraih oleh PT. PGE dengan tetap 100% milik Pertamina. Penghargaan dimaksud diantaranya adalah meraih Proper Emas selama 12 tahun berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. PT. PGE juga meraih Index ESG tertinggi dari 679 Perusahan utility dan renewable power production di seluruh dunia serta banyak penghargaan-penghargaan lainnya.
Dalam hal pendanaan investasi, PT. PGE juga tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya termasuk sangat mudah dalam mendapatkan dana murah/ soft loan. Faktanya sat ini PT. PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak seperti: World Bank dengan Fix Rate 0.5 % Per Tahun selama 40 Tahun plus Grace Priode 10 Tahun, JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan Interest Rate sebesar 0.6 % per tahun untuk tranche ke-1 dan seesar 0.01% per tahun fix rate di tranche ke 2 dengan tenor 40 Tahun plus Grace Periode 10 Tahun serta masih banyak lagi yang lainnya.
Berdasarkan hal tersebut kata Arie, FSPPB beserta seluruh konstituen sama sekali tidak menemukan urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual Asset kepada pihak swasta/Asing yang menguntungkan para pemburu rente yang nihil nasionalisme.
Bagaimana tidak, nilai diharapkan dari IPO dengan pelepasan saham kepemilikan 25% hanya berkisar 9.7 Triliun. Hal ini dilakukan di tengah semua kemudahan, di tengah semua pencapaian berbagai prestasi PT. PGE. Apalagi sat ini Pertamina sebagai holding dengan penguasaan di sektor hulu migas mencapai 65% serta semua upaya efisiensi dan optimasi bisnis di bawah kepemimpinan Direktur Utama Nicke Widyawati dan di masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang mengukir sejarah keuntungan tertinggi sepanjang sejarah, dengan torehan laba tidak kurang dari 57 triliun di tahun 2022, bahkan di masa-masa pandemi dan krisis yang belum berakhir. (Bobby MZ)
