JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Sutrisno, menuding masih banyak pihak-pihak yang mendorong Pertamina untuk di privatisasi. Namun demikian, sebagai federasi pekerja pertamina, mereka komitmen untuk terus mengawal perusahaan energi tersebut 100% harus dimiliki negara.
“Dengan tetap menjadi perusahaan negara, maka pemerintah bisa mengontrol penuh kebijakan soal harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya BBM bersubsidi. Apabila peran Pertamina diprivatisasi maka dampaknya kedepan akan memberatkan masyarakat dan negara terutama terkait dengan alokasi dan distribusi BBM bersubsidi,” kata Sutrisno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Dia menegaskan, FSPPB akan berjuang melawan siapa saja yang mau memprivatisasi Pertamina. Sektor minyak dan gas adalah komoditas yang multiplier effectnya besar sehingga setiap kenaikan harga satu rupiah akan memicu kenaikan di komoditas lain. Maka kalau bisnis energi ini tidak dikuasai oleh negara maka semua bisa dikendalikan.
Dia mencotnohkan, kasus yang menimbulkan permasalahan serius di masyarakat belum lama ini adalah harga minyak goreng yang terus melambung tinggi. Atas kenaikan harga minyak goreng itu, banyak masyarakat yang menjerit. Sementara harga bahan baku minyak goreng seperti tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terus dipermainkan para konglomerat.
Hal itu menjadi bukti bahwa apabila komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat utama dikuasai oleh korporasi maka harga akan dipermainkan setiap saat. Meski pemerintah sudah melakukan berbagai upaya menurunkan harga minyak goreng dan menaikkan harga TBS namun prosesnya sulit lantaran tidak ada porsi kepemilikan pemerintah dalam komposisi saham pada perusahaan tersebut.
“Beda soal CPO yang tidak bisa dikontrol harganya oleh pemerintah, ini karena perusahaan minyak goreng itu bukan milik pemerintah sementara kalau BBM bisa kita kontrol karena memang Pertamina ini masih punya pemerintah 100 persen,” ujarnya. (Bobby MZ)