Gagal Perbaiki Pengelolaan Lapas, LBH Keadilan Desak Yasonna Laoly Mundur

0

JAKARTA (Suara Karya): Ombudsman RI, Kamis (13/9) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut, Ombudsman mendapati sel narapidana korupsi, Setya Novanto, terbilang mewah dibanding sel lainnya. Kamar Novanto dilengkapi toilet duduk, kasur, selimut, meja, dan rak buku.

Pada 21 Juli lalu, LBH Keadilan mengusulkan agar Menteri Hukum dan HAM untuk membentuk tim independen yang bertugas melakukan audit pengelolaan lapas. Selanjutnya hasil audit dijadikan bahan evaluasi dan cetak biru (blue print) untuk perbaikan pengelolaan lapas ke depan.

“Janji Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan pasca OTT Kalapas Sukamiskin tidak terbukti. Karena nyatanya Ombudsman masih menemukan perlakukan istimewa terhadap narapidana kasus korupsi,” ujar Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, dalam keterangan tertulisnya, kepada suarakarya.co.id, Senin (17/9).

Dia pun meminta Menteri Hukum dan HAM mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalannya melakukan perbaikan pengelolaan lapas.

“Bagi kami, desakan mundur itu sangat beralasan, mengingat di Lapas Sukamiskin sudah berulang kali ditemukan perlakuan istimewa kepada narapidana kasus korupsi. Sebelum Sidak yang dilakukan Ombudsman ini misalnya, KPK melakuakan OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husen pada 20 Juli lalu,” katanya.

Menurut dia, pencopotan Kalapas Sukamiskin, Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, atau Dirjen Pemasyarakatan tidaklah cukup.

“Menteri Hukum akan sangat terhormat jika mengundurkan diri. Publik akan menaruh hormat kepada Menteri Hukum jika melakukan pencopotan Kalapas Sukamiskin, Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Dirjen Pemasyarakatan, dan kemudian diikuti dengan pengunduran dirinya,” ujarnya menambahkan. (Gan)