TANGERANG (Suara Karya): Sejak dibentuk pada November 2022 lalu, simpatisan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) berhasil melantik 302 tim pemenangan tingkat perusahaan sebagai wujud ekspansi dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden Pilihan Buruh.
Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengungkapkan ratusan koordinator tim pemenangan tingkat perusahaan tersebut berada di seluruh wilayah Pulau Jawa yang bertugas menggaet suara akar rumput kalangan buruh dalam Pilpres 2024.
Hal ini diungkapkan Lukman pada pengukuhan dan pembekalan 30 koordinator tim pemenangan tingkat perusahaan Tangerang Raya di Kantor DPC FSB Garteks KSBSI Tangerang Raya yang kini juga menjadi posko pemenangan Ganjar Pranowo, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (10/9/2023).
“Kami sudah melibatkan struktur di tingkat perusahaan itu sejak kami di deklarasi di November tahun lalu hingga hari ini kita sudah 266 ditambah lagi ini ada 36 di Tangerang Raya,” kata Lukman.
Dia menargetkan bakal ada kurang lebih 1.000 tim pemenangan perusahaan di wilayah Pulau Jawa untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia 2024-2029 dan “Presiden Pilihan Buruh Indonesia”.
“Kemudian kami juga berkolaborasi dengan serikat-serikat lain ya di tingkatan daerah segala macam untuk menjangkau struktur pemenangan Ganjar Pranowo di tingkat perusahaan, kami juga bekerja sama dengan HRD-HRD kami juga bekerjasama dengan entitas pengusaha nasional kita untuk menjangkau akar rumput kaum buruh pekerja yang belum terjangkau oleh serikat,” ungkap dia.
“Jadi kami memang menasbihkan (mendeklarasikan) diri sebagai episentrum relawan dan pemenangan Ganjar Pranowo dari sektor buruh, kami memang menggarap basis-basis buruh di pabrik-pabrik di pemukiman-pemukimannya, kita juga menyasar pekerja-pekerja informal atau pekerja-pekerja mandiri di banyak tempat di Indonesia ini terutama di Jawa Barat,” imbuh dia.
Dewan Pembina GBB, Ferry Indrianto menginstruksikan kepada para koordinator tim pemenangan yang telah dilantik harus siap “bertempur” baik di pabrik-pabrik, kampung-kampung, maupun media sosial.
Lukman berkomitmen ingin menciptakan keharmonisan hubungan industrial (HI) melalui gagasan pembentukan Komisi Nasional HI sehingga segala problematika hubungan industrial, produktivitas pekerja, dan sebagainya bisa menemukan titik terang.
“Dengan Komisi Nasional Hubungan Industrial itu menjadi wadah bersama ya entitas hubungan industrial di Indonesia untuk membangun pola kolaborasi dan hubungan industrial yang sesuai zaman, yang menitik beratkan kolaborasi, dan gotong royong berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 45,” tutup Lukman. (Wis)
