Gayus Lumbuun: Notaris adalah Pejabat Pembuat Alat Bukti Otentik

0
Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Krinadwipayana, Dr. Drs. H. Muchtar HP., B.Ac., S.H., M.H. (istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) pada Kamis (14/10/2021) menyelenggarakan seminar dan bedah buku Kenotariatan dan Hukum Indonesia, dan Hukum/Konvensi Internasional, di kampus UNKRIS, Jakarta.

Seminar dan bedah buku yang dilakukan secara on-line maupun off line ini, mengusung tema “Kenotariatan dan Hukum Indonesia dan Hukum/Konvensi Internasional”.

Ketua Senat Guru Besar UNKRIS, yang juga mantan Hakim Agung 2011-2018 Prof. Dr. Gayus Lumbunn, S.H., M.H mengatakan, notaris merupakan pejabat yang diangkat untuk membuat alat bukti otentik.

“Alat bukti itu, dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan membutuhkan pendidikan serta keahlian khusus. Digantikan oleh robot secara masal tidak mungkin, karena tiap kasus ada spesifikasi tersendiri yang membutuhkan pemikiran yang virtual dan harus beretika, jujur serta spiritual,” ujar Gayus.

Dia menjelaskan, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa Notaris berwenang membuat alat bukti tertulis yaitu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh UndangUndang ini atau Undang-Undang lainnya.

“Dalam situasi pandemi ini, saya tetap melihat pentingnya peran teknologi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris, dan menguatnya peran teknologi dalam kehidupan masyarakat, merupakan inti dari revolusi industri 4.0,” ujar mantan politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Dekan Fakultas Hukum UNKRIS, Dr. Drs. H. Muchtar HP., B.Ac., S.H., M.H menjelaskan, tuntutan dan peran serta masyarakat, melahirkan ide ataupun gagasan mengenai antisipasi merebaknya berbagai bentuk apresiasi di bidang kenotarian yang berkaitan dengan masalah kenotariatan dalam hukum dengan memperkaya sistem hukum nasional dan acuan bagi peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan khususnya Kenotariatan.

Dalam hukum Indonesia dan hukum/konvensi internasional/, katanya, kenotariatan dapat diartikan sebagai akhlak, etika, dan moral, yang dapat diartikan pula sebagai insan yang mulia.

“Dan kenotariantan apabila diartikan secara lugas, adalah surat-surat yang memiliki nilai atau kekuatan hukum,” ujar Rektor Rektor UNKRIS, Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Sip., CiQar yang ikut hadir dan memberikan sambutan dalam seminar tersebut. (Pramuji)