Gelar Kick-off, Kemkes Siap Transformasi Enam Layanan Kesehatan

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan melakukan enam transformasi layanan kesehatan, yaitu primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Rencana transformasi itu ditandai lewat Kick-off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jumat (10/6/22).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar transformasi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah yang diterapkan.

“Karena itu, harus ada ‘policy adjusment’ atau penyesuaian kebijakan,” kata Muhadjir dalam sambutannya.

Menko Muhadjir menyebut, ada dua pendekatan yang harus diterapkan. Yaitu, pendekatan generik dan partikularistik atau kekhususan. Untuk penerapan kebijakan integrasi layanan primer kesehatan di seluruh Indonesia, perlu pendekatan partikularistik yang menyesuaikan kondisi di daerah.

“Karena kebijakan yang ditetapkan secara nasional, belum tentu bisa diterapkan di semu daerah. Perlu pendekatan partikularistik yang memperhatikan kondisi di daerah tersebut,” tuturnya.

Ia mencontohkan penerapan kebijakan Posyandu di Jawa Barat tak bisa disamakan dengan Posyandu di Papua. “Pelaksanaan Posyandu di masing-masing daerah punya gaya tersendiri. Cara pendekatan yang dilakukan harus berbeda,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Muhadjir, dalam membuat kebijakan harus bijaksana dan menyesuaikan kekhasan daerah, budaya, dan sebagainya. “Sistem nasional dengan kearifan lokal itu harus dipadukan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sasaran utama dalam proses transformasi layanan kesehatan primer adalah pembenahan posyandu sebagai sistem kesehatan tingkat dusun, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) di seluruh Indonesia.

Menkes menyebutjan, setidaknya ada 3 hal yang akan dibenahi dalam transformasi layanan primer kesehatan. Pertama, standarisasi layanan kesehatan; Kedua, kelembagaan dan struktur organisasi; Ketiga adalah digitalisasi masif dalam sistem pelayanan.

“Kemkes akan mengaktifkan kembali 300 ribu posyandu di seluruh RT. Selain itu, ada posyandu prima diantara 10.000 kelurahan dan 74 ribu desa,” ujarnya.

Menkes menambahkan, layanan kesehatan akan distandarisasi dan dilengkapi, dari sebelumnya melayani ibu dan bayi akan diperluas. Posyandu akan menawarkan paket untuk seluruh usia, baik dari anak, remaja, hingga lansia.

Di Posyandu yang datang ke rumah, ada 12 paket layanan kesehatan. Di Posyandu prima ada 21 paket, puskesmas sekitar 30 paket. Hal itu penting lantaran jumlah Puskesmas belum mencukupi untuk melayani kesehatan masyarakat. Belum lagi puskesmas hanya berada di tingkat kecamatan.

Kedua, transformasi layanan primer kesehatan akan dirapikan sistem kelembagaan, terutama di tingkat Posyandu hingga puskesmas. Hal itu meliputi struktur organisasi dan anggaran yang ada di dalamnya.

Ketiga, upaya digitalisasi masif yang diharapkan mempermudah proses pelayanan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Setiap data dari fasilitas kesehatan akan masuk dalam platform digital yang dapat diakses secara real time oleh pihak terkait.

Selain peran Kemkes, proses transformasi layanan kesehatan primer juga mengikutsertakan Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BKKBN, beserta pemerintah daerah.

Sebagai informasi, integrasi pelayanan kesehatan primer akan diterapkan di lokasi uji coba selama 3 bulan, yaitu 9 provinsi yang mewakili 4 setting wilaya Indonesia yaitu perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil.

Kesembilan lokasi itu adalah Kabupaten Rokan Hilir Riau, Kabupaten Garut Jawa Barat, Kota Surabaya Jawa Timur, lalu Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Selain itu ada Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, Kota Tual, Maluku, dan Kabupaten Keerom, Papua. (Tri Wahyuni)