Gernas 98 Sayangkan Pengajuan Banding Kantor Pertanahan Jaktim

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98 Anton Aritonang, menuding langkah yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Jaktim) yang mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 441/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim dalam sengketa tanah milik Abdul Halim, dinilai tidak etis.

“Ini persoalan sengketa tanah Cakung milik Abdul Halim, dan merupakan sengketa antar individu, bukan sengketa dengan instansi. Jadi permohonan banding itu saya anggap tak etis,” kata Halim di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Bagi Anton, apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jaktim ini merupakan sejarah dan belum pernah ada, jadi sama saja intervensi dalam persoalan individu. Padahal sebagai instansi, harusnya Kantor Pertanahan Jaktim hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam sengketa tanah, bukan malah masuk ke ranah hukumnya.

“Kalau mereka (Kantor Pertanahan) melakukan banding, justru ini menunjukkan keberpihakan kepada pihak lawan terbanding. Berarti kan ada korupsi, kolusi di situ antara PT Salve Veritate (Benny Simon Tabalujan) dengan BPN,” kritiknya.

Ia kembali menegaskan, apa yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Jaktim salah kaprah .

“Instansi tidak boleh melakukan banding. Dia harusnya hanya siap memberikan data saat proses peradilan, kalau memang diminta, bukan masuk ke wilayah sengketa kedua belah pihak. Ini menunjukkan memang ada mafia di dalam BPN,” tutupnya. (Bobby MZ)