Gorontalo Terbaik Kedua Dalam Aksi Pencegahan Korupsi

0
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah) saat memimpin Rapat Konfirmasi Data MCP Tindaklanjuti Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Selasa (12/2/2019). Acara yang berlangsung di Ruang Huyula Kantor Gubernuran itu salah satunya membahas capaian Provinsi Gorontalo dalam hal Renaksi Pencegahan Korupsi tahun 2018. (Foto: Nova-Humas).

GORONTALO (Suara Karya): Provinsi Gorontalo menjadi daerah terbaik kedua dalam hal tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang disuvervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berdasarkan penilaian pada akhir tahun 2018, kita memperoleh nilai 78 persen dalam hal renaksi pencegahan korupsi. Ranking 2 setelah DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini tim dari KPK datang kembali untuk menilai progresnya,” kata Inspektur Provinsi Gorontalo Huzairin Roham, Selasa.

Huzairin menjelaskan, rencana aksi pencegahan korupsi di Gorontalo berada dalam tujuh area, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan terpadu satu atap.

Ada juga kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen SDM, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah.

“Harusnya ada delapan area, di Provinsi Gorontalo hanya tujuh area sebab dana desa tidak masuk dalam penilaian,” katanya.

Pencapaian Provinsi Gorontalo ikut diapresiasi oleh Dian Patria dari tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupga) KPK.

Menurutnya hal itu mengindikasikan proses pencegahan korupsi di Gorontalo sudah berjalan baik dan perlu dilakukan, tinggal memperkaya indikator MCP untuk tujuh area pencegahan korupsi.

“Gorontalo capaiannya 78 persen, DKI Jakarta nomor 1, mencapai 85 persen. Lampung binaan kami juga masuk empat besar. Mudah-mudahan berkumpul yang bagus-bagus ini biar lebih bagus lagi,” kata Dian.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie?meminta agar semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menaruh perhatian dan patuh terhadap mekanisme MCP pencegahan korupsi.

Ia mengingatkan bahwa capaian terbaik MCP Pencegahan Korupsi dan opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut, tidak menjadi jaminan bebas korupsi.

“Perlu ada keseriusan dalam setiap pengelolaan keuangan daerah yang tertib adiminstrasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya. (Eisenhower Kalengkongan)