Guna Bantu Pemda, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring Klaim Covid-19

0
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengembangkan fitur dashboard monitoring klaim corona virus disease (covid-19). Hal itu untuk memudahkan pemerintah daerah memantau pergerakan administrasi klaim covid-19.

“Lewat fitur terbaru tersebut, Pemda bisa memantau pengerakan pengajuan klaim covid-19 oleh rumah sakit di wilayah kerjanya masing-masing,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai rapat secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9/20).

Fachmi menjelaskan, fitur melekat pada Dashboard JKN-sebuah database terpadu berisi informasi penyelenggaraan JKN-KIS. Dashboard JKN dapat diakses oleh seluruh Pemda di Indonesia.

“Fitur itu memuat informasi terkini tentang jumlah pengajuan klaim covid-19 per kabupaten/kota, lalu per rumah sakit. Begitupun hasil verifikasi klaim covid-19 per kabupaten/kota, lalu per rumah sakit hingga jumlah dan jenis dispute klaim covid-19,” ujarnya

Fachmi berharap, fitur baru tersebut bisa membantu Pemda memantau dan evaluasi atas pengajuan klaim covid-19 oleh rumah sakit di wilayah kerjanya masing-masing. Data yang ada dalam fitur menjadi sumber informasi alternatif bagi Pemda saat menetapkan kebijakan penanganan covid-19 di daerahnya.

Beberapa kendala dalam pekerjaan verifikasi klaim covid-19, disebutkan antara lain, rumah sakit saat mengajukan berkas klaim kurang lengkap. Bahkan, ada beberapa rumah sakit yang belum mengajukan klaim sama sekali.

Selain itu, lanjut Fachmi, belum optimalnya pemahaman rumah sakit tentang petunjuk teknis Kementerian Kesehatan (Kemkes) tentang pengajuan klaim covid-19 serta adanya sejumlah dispute klaim.

Untuk itu, BPJS Kesehatan telah meminta dukungan ke Kemkes, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), hingga gubernur se-Indonesia agar ikut bersinergi melakukan upaya percepatan pengajuan klaim covid-19.

Ditambahkan, output hasil verifikasi BPJS Kesehatan meliputi tiga hal. Pertama, klaim rumah sakit sudah sesuai, hal itu tak ada masalah. Kedua, klaim tak sesuai menjadi bermasalah. Ketiga, dispute klaim.

“Untuk layanan per 15 Agustus 2020, jika terjadi dispute klaim, maka hasil verifikasi akan langsung diajukan ke Tim Dispute Kemkes,” katanya.

Fachmi menyatakan, BPJS Kesehatan telah memverifikasi klaim covid-19 per 28 September 2020 sebesar 140.396 kasus, dimana klaim sesuai sebanyak 80.827 kasus dengan nominal sebesar Rp5.55 triliun.

Sebagai informasi, dalam verifikasi klaim covid-19 secara nasional, kriteria dispute terbanyak terjadi karena kriteria peserta jaminan covid-19 tak sesuai ketentuan juknis Kemkes. Selain berkas klaim yang diajukan rumah sakit tidak lengkap.

“Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan tidak pernah menghambat proses penagihan klaim covid-19, selama tagihan dilengkapi berkas yang disyaratkan dalam petunjuk teknis Kemkes. Kami siap melakukan pendampingan untuk proses percepatan penagihan klaim dan penyelesaian dispute klaim covid-19,” ucap Fachmi menegaskan.

BPJS Kesehatan menjalankan proses verifikasi klaim covid-19 secara bertahap, sesuai tenggat waktu yang diberikan, yaitu tujuh hari kerja. Setelah verifikasi, BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kemkes.

“Kemkes akan membayar klaim ke rumah sakit, setelah dikurangi uang muka yang diberikan sebelumnya,” tutur Fachmi.

Pembiayaan klaim pasien covid-19 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau sumber dana lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun masa kadaluarsa klaim adalah tiga bulan, setelah status pandemi covid-19 dicabut pemerintah.

Untuk itu, Fachmi meminta RS untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan secara lengkap, agar proses pengajuan klaim berjalan lancar. Berkas klaim pasien covid-19 yang dapat diajukan adalah mereka yang dirawat sejak 28 Januari 2020.

“Berkas pendukung verifikasi harus diajukan dalam bentuk soft file melalui aplikasi e-Claim INA CBGs,” kata Fachmi menandaskan. (Tri Wahyuni)