Hak Angket, Forum Resmi Bagi Mendagri untuk Jelaskan Alasan Tunjuk M Iriawan

0
Direktur Eksekutif Komite Pamantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng

JAKARTA (Suara Karya): Langkah DPR untuk membentuk hak angket terkait pengangkatan Komjen M Iriawan alias Iwan Bule sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dinilai sebagai jembatan bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memberikan penjelasan alasan penunjukan jenderal polisi bintang 3 tersebut.

“Ini merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh DPR sebagai upaya meminta penjelasan dari Mendagri terkait hal itu. Hak angket juga menjadi forum resmi dan terhormat agar semua pihak bisa mendengarkan pendapat dari pemerintah yang menunjuk Iwan Bule sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pamantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Minggu (24/6).

Menurut Robert, penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya tidak jelas dan formil karena hanya dilakukan melalui forum diskusi dan media.

“Oleh karena itu, perlu forum terhormat seperti hak angket agar semua pihak bisa mendengarkan pendapat dan harapan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menunjuk Iwan Bule,” ujarnya.

Mengenai penunjukkan polisi sebagai pejabat sipil di birokrasi daerah, Robert mengatakan bahwa hal itu melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dalam UU ASN, kekosongan jabatan daerah diisi oleh jabatan pimpinan tinggi madya. Apa jabatan tinggi madya? Dilihat dari UU ASN kelihatan ada sepuluh kualifikasi. Di antaranya sekjen dan lainnya itu adalah semua aparatur sipil,” jelas Robert.

Namun demikian, Robert mengaku tertarik akan adanya kecenderungan skenario atas penunjukkan Iwan Bule sebagai Pj gubernur Jawa Barat setelah sebelumnya dianulir.

Robert melihat, sebelumnya, Iwan Bule dianulir karena menjabat di struktural Mabes Polri dan masih berpangkat Irjen, yang bukan setingkat eselon satu. Namun, setelah itu, Mabes Polri mempromosikan Iwan Bule sebagai Sestama Lemhanas.

Robert mengatakan, Lemhanas merupakan birokrasi sipil yang membolehkan Iwan Bule untuk masuk kriteria sebagai pj gubernur. Namun, Robert mengingatkan bahwa Iwan Bule merupakan polisi yang jabatannya tidak bisa dipisahkan.

“Yang masalah polisi menjabat birokrasi sipil. Undang-undang 10 Pasal 201 mengatakan bahwa jabatan boleh diisi sebelas jabatan pimpinan madya,” kata dia. (Gan)