Hakim PN Medan Terkena OTT, Ini Tanggapan KY

0
Juru bicara KY, Farid Wajdi

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) menyesalkan masih adanya hakim yang terjerat kasus korupsi, terlebih penangkapannya dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi mengatakan, setiap hakim yang terjerat OTT oleh KPK, tidak layak disebut sebagai hakim.

“Dia (hakim) yang terjerat OTT KPK dalam kasus korupsi dan suap, tidak layak disebut sebagai hakim dan bukan dari golongan warga pengadilan,” ujar Farid, di Jakarta, Jumat (31/8).

Dia mengatakan hal itu, terkait OTT yang dilakukan KPK di Pengadilan Negeri Medan yang menjadikan seorang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi dan dua orang panitera pengganti menjadi tersangka kasus suap.

Menurut Farid, yang menjadi bagian dari pengadilan, hanya mereka yang memegang teguh nilai kebaikan serta integritas.

Karena itu, pihaknya kembali menyuarakan agar masyarakat tidak berpikir negatif pada peradilan karena ulah oknum segelintir hakim.

“Diksi ‘oknum’ kali ini layak disebutkan, karena diyakini dengan kuat nilai kebaikan dan integritas masih jadi yang dominan pada peradilan kita,” ujar Farid menambahkan.

Karena nilai kebaikan yang jadi dominan, maka tidak ada alasan bagi seluruh warga pengadilan untuk malu atau rendah diri.

Dia juga berharap agar para penegak hukum dapat mengelola secara proporsional dan profesional atas kasus korupsi dan suap yang menyeret aparat pengadilan.

“Usut siapa pun yang terlibat, jangan ada rantai yang terputus. Sebaliknya, rehabilitasi yang memang jelas tidak terlibat,” kata Farid.

Farid mengatakan, kepercayaan masyarakat dapat kembali dibangun dengan adanya transparansi mengenai upaya ‘membersihkan’ lembaga peradilan secara total.

Perubahan signifikan ini, dikatakan Farid, hanya akan dicapai dengan kesadaran individu aparat pengadilan, sekaligus contoh teladan yang dipraktikkan di unsur pimpinan. (Gan)