Harus Viral Dulu agar Direspons Pemerintah? Begini Hasil Riset KedaiKOPI

0

JAKARTA (Suara Karya): Anggapan ‘kasus harus viral dulu agar direspon pemerintah’ tidak sepenuhnya benar. Hasil riset yang KedaiKOPI terhadap 31 kasus yang sempat viral dan besar di Indonesia, ternyata tidak semuanya direspons.

“Kritik yang disampaikan masyarakat tak semuanya didengar dan dijadikan pertimbangan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam diskusi publik bertajuk ‘Penyempitan Ruang Sipil dan Upaya Membangun Partisipasi yang Bermakna’, di Jakarta, Rabu (7/9/22).

Kunto mencontohkan isu tarif wisata Rp2,7 juta di Pulau Komodo. Isu tersebut kemudian diprotes dan menjadi viral. Akhirnya pemerintah membatalkan kenaikan tarif wisata tersebut.

“Padahal, perbincangan di media sosial twitter tak sampai 50 ribu kali. Bandingkan dengan isu penolakan Omnibuslaw Ciptaker, yang mencapai 400 ribu perbincangan dalam sehari. Tapi yang ditariknya pemerintah malah isu Komodo. Berarti, bukan karena viralitas,” tuturnya.

Menurut Kunto, perbedaan respons terhadap kritik yang disampaikan publik menunjukan pemerintah punya strategi khusus dalam upaya merealisasikan sebuah produk hukum.

“Pemerintah tampaknya punya strategi tertentu berdasarkan pemetaannya. Seperti isu Komodo yang dibiarkan dikritik, lalu ditarik lagi kebijakannya. Beda dengan Omnibuslaw, yang hingga kini tak juga dibatalkan,” katanya.

Kunto membandingkan kasus serupa di pemerintah Korea Selatan. Jika ada petisi hingga 200 ribu dari masyarakat, maka DPR di di sana wajib merespons. “Amerika juga sama. Tapi di kita tidak terjadi,” ucapnya.

KedaiKOPI juga melakukan analisis wacana pada topik penyempitan ruang sipil dalam rentang waktu 2020-2021 dengan kata kunci terkait kriminalisasi aktivis, penangkapan, ancaman dan lain-lain. Riset itu dilakukan terhadap sekitar 1.054 artikel berita dengan beragam isu (demokrasi, hak asasi, dan lain).

“Temuan kami adalah isu lingkungan sangat minim diberitakan dengan 85 berita selama setahun. Padahal kritik terhadap kerusakan lingkungan merupakan isu penting baik secara nasional maupun global,” ujarnya.

Hasil analisis itu, menurut Kunto, memperlihatkan kebijakan/rencana yang berpotensi untuk dibatalkan bersifat mudah dipahami oleh masyarakat, populis, dan minim ongkos politik.

Karena itu, keputusan terkait Omnibuslaw, UU KPK, dan PSE Kominfo, misalKn, tidak berubah meski mengundang reaksi keras dari masyarakat baik di media sosial maupun media daring. (Tri Wahyuni)