Hendardi: Pemeriksaan Amien Rais adalah Proses Hukum Biasa

0
Ketua Setara Institute, Hendardi

JAKARTA (Suara Karya): Pemeriksaan Amien Rais sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet, dinilai sebagai proses hukum biasa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana. Karena itu, katanya, upaya-upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik, dianggap tidak relevan.

“Dukungan yang diberikan oleh yang menamakan diri Alumni PA 212 pada pemeriksaan hari ini, telah memantik dan mendorong persoalan hukum biasa ini berpotensi menjadi persoalan politik yang dipicu oleh politisasi yang dilakukan oleh M. Amien Rais dan pendukungnya, dengan menyebarkan berbagai ancaman,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulisnya, kepada suarakarya.co.id, Rabu (10/10/2018).

Sebagai warga negara, kata dia, Amien Rais mesti menyikapi pemanggilan pemeriksaan ini sebagai proses hukum normal dalam kerangka penegakan hukum.

Menurut dia, ancaman membongkar kasus-kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ancaman penggantian Kapolri Tito Karnavian, dan provokasi kebencian berdasarkan etnis dan agama yang muncul dalam pernyataan-pernyataan Amien Rais dan pendukungnya, merupakan manuver politik yang tidak memberikan keteladanan pada warga negara, untuk mematuhi prosedur-prosedur hukum.

“Ancaman-ancaman itu tidak relevan dengan kasus yang sedang dialami Ratna Sarumpaet dan justru menggeser persoalan hukum biasa menjadi persoalan politik,” katanya menambahkan.

Politisasi itu, ujar Hendardi, justru datang dari pihak Amien Rais yang ditujukan untuk melindungi dirinya secara berlebihan. Padahal Amien Rais hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

Meski demikian, ujar mantan Ketua PBHI ini, upaya Amien Rais membongkar kasus-kasus KPK dan mengkritisi kinerja Polri, merupakan hak yang bersangkutan dan tidak bisa dipersoalkan.

“Publik mafhum bahwa dinamika menjelang Pemilu 2019 telah menyulut berbagai ketegangan yang justru dipicu oleh elit politik. Kontestasi politik hendaknya menjadi pesta riang gembira, karena di sanalah rakyat bisa menunaikan haknya untuk menentukan pilihan secara merdeka,” katanya.(Gan)