JAKARTA (Suara Karya): Ketua Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi menegaskan, secara umum, Pilpres 2019 sudah berjalan baik sesuai dengan hukum Pemilu yang telah didesain oleh para penyelenggaran negara.
Karenanya, kampanye penolakan atas hasil Piplres yang dilakukan oleh beberapa pihak, dinilai Hendardi, merupakab ekspresi kritis yang berlebihan, karena seluruh saluran penyelesaian demokratik telah tersedia.
“Ketidakpuasan dan tuduhan kecurangan dari beberapa pihak, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia, baik sepanjang proses penghitungan suara dari tingkat kecamatan, KPUD dan KPU hingga ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu juga bisa menjadi saluran penyelesaian atas sengketa yang terjadi,” ujar Hendardi, dalam siaran persnya, Selasa (30/4/2019).
Dia mengakui, pemilu kali ini terdapat beberapa persoalan tetapi bersifat partikular dan kasuistik, sehingga tidak bisa dijadikan alasan mendelegitimasi kinerja para penyelenggara. Sebagian besar komplain atas Pilpres dan peristiwa yang dilaporkan telah direspons oleh KPU dan Bawaslu.
“Generalisasi kasus-kasus tertentu untuk menolak hasil Pemilu jelas merupakan kekeliruan dalam menilai Pemilu dan membahayakan proses demokrasi Indonesia,” ujarnya menambahkan.
Hendardi mengatakan, berbagai praktik dan kasus yang tidak sejalan dengan prinsip Pemilu berintegritas, hendaknya didokumentasikan, dikaji dan didiskusikan guna perbaikan hukum Pemilu.
“Termasuk desain Pemilu legislatif yang terpisah dari Pilpres, sistem penghitungan Pemilu legislatif yang meminimalisir kecurangan antar caleg, baik dalam satu partai maupun antarpartai, dan gagasan e-counting dan e-voting yang hemat biaya,” katanya. (Gan)