Hidup Makin Susah, Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2021 Naik 0,36 Persen

0

JAKARTA (Suara Karya): Kondisi kemiskinan dan ketimpangan nasional pada 2021 masih mengalami perkembangan yang negatif. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau naik 0,36 persen, dibanding periode Maret 2020 sebesar 9,78 persen.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam acara pemaparan capaian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), di Jakarta, Rabu (29/12/21).

Sedangkan ketimpangan yang diukur dengan rasio itu menunjukkan terjadinya pelebaran sebesar 0,003, dari 0,381 pada periode Maret 2020 menjadi 0,384 pada periode Maret 2021.

“Jika dibandingkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada periode September 2020, kondisinya mengalami perkembangan yang positif. Tingkat kemiskinan mencapai 10,19 persen dan ketimpangan mencapai 0,385,” ucapnya.

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2021, Muhadjir menyebut, angkanya meningkat 0,35 poin atau 0,49 persen dari 71,94 poin pada tahun 2020 menjadi 72,29 poin. Peningkatan itu terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

“IPM, kemiskinan, dan ketimpangan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam bidang PMK,” kata Muhadjir menegaskan.

Menko PMK menjelaskan, Siklus PMK 2020-2025 merupakan strategi PMK untuk memaksimalkan capaian IPM, kemiskinan dan ketimpangan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Penerapan konsep Siklus PMK guna mencapai target pembangunan bidang PMK tak hanya dilakukan Kemenko PMK saja. Implementasinya melibatkan banyak pemangku kepentingan, antara lain, kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha dan keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Saat ini, Kemenko PMK telah melakukan inventarisasi sejumlah indikator yang berkontribusi bagi pencapaian setiap fase siklus PMK. Sekitar 150 indikator bidang PMK diperoleh dari RPJMN 2020-2024, laporan kinerja K/L 2020 mitra koordinasi Kemenko PMK, maupun sumber lain seperti data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menko PMK menyebut 6 fase Siklus PMK. Pertama, fase prenatal dan ASI atau disebut juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan balita. Fase itu menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kecukupan gizi dan pola asuh bayi, batita dan balita untuk mencegah gagal tumbuh (stunting).

Kedua, fase usia dini anak. Pemerintah telah menginisiasi program Pendidikan Anak Usia Dini- Holistik Integratif (PAUD-HI) yang memaksimalkan kemampuan kognitif anak (stimulasi psikologis, pola asuh yang tepat, pemberian makan yang tepat), termasuk pembiasaan pada nilai-nilai karakter yang baik.

Fase ketiga dinamakan Wajib Belajar atau fase investasi sekolah melalui wajib belajar 12 tahun dan penguatan pendidikan karakter. Namun kita tahu, pencapaian wajib belajar 12 tahun ini masih terkendala.

“Hal itu bisa dilihat dari belum maksimalnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), seperti ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, di mana APK SMP atau sederajat menjadi 95,43 persen pada 2024 dan APK SMA 84,02 persen,” ujarnya.

Keempat adalah fase perguruan tinggi, yang menargetkan peningkatan produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu dibutuhkan agar Indonesia siap menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada 2030 mendatang.

“Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah, melalui peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, mutu dan relevansi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan sinergitas antara perguruan tinggi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI),” ujarnya.

Berikutnya, fase produktif saat manusia memasuki dunia kerja, membangun keluarga berkualitas. Persoalannya, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi seperti minimnya serapan tenaga kerja akibat menuntut kompetensi yang tinggi termasuk kemampuan berbahasa inggris dan penguasaan IT.

“Pemerintah memiliki ‘PR’ besar yaitu menyiapkan generasi selanjutnya dalam membangun keluarga. Kita sudah mulai melakukan terobosan lewat pembekalan calon pengantin (catin) melalui program bimbingan pranikah. Diharapkan, program itu berdampak pada berkurangnya angka bayi berat lahir rendah (BBLR) yang berisiko stunting,” tandasnya.

Fase keenam adalah fase lansia. Fase ini bisa diwujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat. Menurut mantan Mendikbud tersebut, hal itu bisa dimulai dengan gaya hidup sehat dan olahraga secara teratur sebagaimana anjuran pada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Selain program Germas, keenam fase Siklus PMK dikuatkan oleh program dukungan lainnya seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); bantuan sosial; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penanggulangan bencana; disabilitas dan Germas itu sendiri.

Hadir dalam acara tersebut, Menkes, Mensos, Menag, MenPPPA, Menpora, Mendikbud, Mendes PDTT, Kepala BPOM, Kepala BNPB, Kepala BPJS Kesehatan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. (Tri Wahyuni)