Hilmar: Film Harus jadi Investasi Budaya, Tak Sekadar Bisnis

0

JAKARTA (Suara Karya): Industri film Indonesia akan berkembang lebih besar jika dikelola sebagai investasi budaya, tak sekadar bisnis. Terutama ketersediaan bioskop hingga tingkat desa.

“Pengusaha enggan bikin bioskop di tingkat desa karena susah balik modal, dibanding bikin mall. Perlu diyakinkan dulu bahwa film itu investasi budaya, tak sekadar bisnis,” kata Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid di Jakarta, Rabu (27/3/2019) terkait peringatan Hari Film Nasional pada 30 Maret mendatang.

Turut mendampingi Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud, Maman Wijaya, Ketua Lembaga Sensor Film, Ahmad Yani Basuki, Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Sjafruddin, Pengurus Badan Perfilman Indonesia, Dewi Umaya dan aktris Marcella Zalianty.

Ketidaktersediaan bioskop hingga tingkat desa, menurut Hilmar, membuat film Indonesia tidak terpenetrasi secara luas. Padahal, upaya semacam itu membuat film Indonesia akan berjaya di negaranya sendiri.

“Tak masalah jika film itu baru turun ke desa 3 bulan kemudian. Yang penting, semua orang bisa menikmati film karya anak bangsa,” ujarnya.

Ditambahkan, industri perfilman Indonesia menunjukkan trend peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Kondisi sebaliknya terjadi pada film asing. “Itu artinya konsisten. Kondisi ini harusnya jadi momentum kita untuk mewujudkan kejayaan film Indonesia,” ucapnya.

Hilmar menambahkan, pemerintah menggagas gedung milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mangkrak akan dioptimalkan untuk pembangunan bioskop di daerah. Hal itu dilakukan akibat tak adanya pengusaha yang mau membangun bioskop di daerah. “Itu baru gagasan untuk optimalisasi gedung yang mangkrak,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua GPBSI Djonny Sjafruddin menilai pemerintah perlu memberi proteksi dan insentif kepada pengusaha bioskop independen guna bertahan di tengah gempuran bioskop asing yang memasuki Tanah Air.

“Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan pada pengusaha bioskop independen bila ingin bersama mencapai target 2.000 layar bioskop dalam 2 tahun ke depan. Proteksi juga harus dilakukan agar asing tidak masuk kabupaten/kota, cukup bersaing di level provinsi,” ujarnya.

Ia mengutif data GPBSI, hingga 2017 terdapat 280 gedung bioskop dengan jumlah layar mencapai 1.359 layar. “Bukan kita anti perdagangan global, tetapi proteksinya terhadap pengusaha lokal masih kurang. Sekarang mulai terjadi, bioskop independen yang selama berpuluh tahun berdiri, lalu mati karena ada pemain asing,” tuturnya.

Dia menjelaskan saat ini terdapat 130 layar bioskop independen yang berdiri, yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. “Dari 34 provinsi ini, masih ada lima provinsi yang belum ada bioskop, seperti di Aceh, Kalimantan, Papua,” jelasnya.

Soal keterlibatan BUMN dalam penyediaan bioskop di daerah, Djonny tidak setuju. “Lebih baik BUMN fokus pada pembangunan infrastruktur. Urusan bioskop serahkan saja pada pengusaha lokal. Yang penting pemerintah memberi dukungan proteksi, pemberian kredit bunga ringan dan insentif lainnya,” kata Djonny menandaskan.

Tentang Hari Film Nasional (HFN) ke-69, Maman Wijaya menjelaskan, sejumlah acara akan digelar antara lain kampanye film, pameran sejarah perfilman, pemutaran film Indonesia di 172 titik di seluruh Indonesia dan bincang film.

Puncak Perayaan HFN yang pada Jumat (29/3) rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi. Presiden akan memberi Apresiasi Kesetiaan kepada 10 sineas yang konsisten atas profesinya selama lebih dari 30 tahun. Momentum itu digunakan untuk pengusulan Bapak Film Usmar Ismail sebagai Pahlawan Nasional. (Tri Wahyuni)