Hiruk Pikuk Menjelang Pesta Demokrasi Golkar

0

Oleh: Isdiyono

Awal bulan Desember akhir tahun ini, partai berlambang beringin akan melaksanakan instansi tertinggi organisasi Musyawarah Nasional atau Munas. Menurut konstitusi organisasi Anggaran Dasar pada Bab XIV Pasal 30 menjelaskan diantaranya tugas, wewenang dan proses pelaksana Musyawarah Nasional partai tersebut.

Menjelang penyelenggaraannya, telah terlihat dengan jelas manuver dan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh para peminat Caketum. Mereka berkeinginan kuat melalui berbagai upaya untuk menggapai keinginannya itu.

Para calon tersebut, yakni Airlangga Hartarto (Menko Bidang Ekonomi) dan Bambang Soesatyo (Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat). Seperti yang telah dipublikasikan secara luas oleh media massa pada beberapa waktu yang lalu, dengan mudah dimonitor secara terbuka oleh masyarakat luas. Persaingan kedua tokoh Golkar itu semakin seru. Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang juga kader KOSGORO 1957, dalam Muspinas V KOSGORO 1957 Tahun 2019 yang berlangsung tanggal 30 Juli -1 Agutus 2019 di Jakarta dideklarasikan menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar.

Berikutnya tanggal 1 November 2019 di Manado (Sulawesi Utara) dalam acara konsolidasi Ormas Tri Karya (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) Wilayah Timur yang terdiri dari Provinsi – Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat memberikan dukungan kepadanya pula.

Para pimpinan Ormas Tri Karya tersebut, adalah organisasi yang memiliki pengurus yang menjabat Ketua Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/Kota di daerahnya masing-masing. Kader Golkar lainnya, Bambang Soesatyo yang telah mendeklarasi dirinya dalam konperensi pada tanggal 22 November 2019. Menurut penuturannya, ia mendapat dukungan dari FKPPI, SOKSI dan Pemuda Pancasila serta daerah-daerah yang disebar luaskan oleh media New.id.

Mungkin tidak hanya dua orang Caketum saja, tetapi masih ada kader partai lainnya yang mempunyai kehendak yang sama. Hal ini berarti partai berlambang beringin ini memang memiliki segudang kader yang tangguh dan mumpuni untuk memimpin partai di segala tingkatan organisasi baik pusat (DPP) maupun daerah provinsi dan kabupaten/ kota (DPD) bahkan kecamatan serta kelurahan/desa.

Ini mempunyai arti bahwa Golkar adalah partai kader yang berkualitas.. Sebagai salah satu bukti, Golkar tidak pernah absen dan selalu eksis di pemeritahan dan lembaga legislatif di segala tingkatan. Sebagai contoh nyata, pada Pemilu tahun 2019, Golkar meraih urutan ke dua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarno Putri. Unggul dari Gerindra partai yang relatif baru yang dipimpin oleh Probowo Subiyanto yang kini menjabat Menteri Petahanan dalam Kabinet Jokowi jilid II. Walaupun kala itu, Golkar dilanda musibah berat karena Ketua Umumnya yang juga Ketua DPR-RI dijatuhi hukuman penjara, karena kasus hukum, Juga Sekretaris Jenderalnya yang juga menjadi Menteri Sosial. Demikian pula, banyak kader Golkar yang menjadi anggota DPR RI, DPRD, Kapala Daerah Provinsi. Kabupaten/Kota yang terjerat kasus hukum dan sampai dengan saat ini mereka masih berstatus narapidana (orang hukuman).

Kembali ke masalah Partai Golkar secara umumnya. Perlu kita cermati kembali konstitusi Golkar salah satunya adalah Pembukaan Anggaran Dasar Partai Golkar (pasca Reformasi), yang berbunyi : … Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999 dengan bentuk Partai Golongan Karya.

Ini berarti bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sama dengan partai lainnya. Pada bagian lain, yakni pada Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar memiliki dua Organisasi Sayap yang diberi nama Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang memiliki kepengurusan di setiap tingkatan daerah. Selain dari itu, Golkar mempunyai organisasi yang dikelompokkan dalam Organisasi Pendiri, yakni KOSGORO 1957, ORMAS MKGR dan SOKSI yang juga memiliki kepengurusan dari pusat hingga daerah. Organanisasi yang didirikan terdiri Angkatan Muda Pembaharuan (AMPI), Majelis Dakwah Islamiah (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), Al Hidayah dan Satkar Ulama, mempunyai kepengurusan tingkat pusat dan daerah. Ormas Pendiri dan Yang Dirikan terkoordinasi dalam Hasta Karya.

Dalam penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada bulan Desember 2019 ini, para Ormas tersebut memiliki hak suara. Sehingga bilamana mencermati kembali dengan teliti statement dari Bambang Soesatyo tanggal 22 November 2019, apakah memenuhi dukungan oleh Organisasi Keluarga Besar Partai Golkar? Hendaknya para kader Golkar, tetap menjaga dengan teguh persatuan dan kesatuan partai. Peristiwa buruk (perpecahan) yang pernah terjadi pada waktu yang lalu, jangan kembali terulang.

Emosi hendaknya dapat dikendalikan dengan kewajaran. Sejarah telah membuktikan, bahwa perpecahan suatu partai tidak akan memberikan keuntungan apapun, yang pasti dampak negatifnya sangat besar bagi anggota partai dan bangsa. Yang akan menanggung rugi adalah keluarga besar Golkar khususnya dan bangsa kita, umumnya. Karena Golkar menjadi asset bangsa Indonesia.***

Penulis adalah: Ketua PPK KOSGORO 1957