ICJR Sesalkan Putusan MA Tolak Kasasi Meliana

0

JAKARTA (Suara Karya): Institute for Criminal Justice Reform menyesalkan penolakan kasasi Meiliana oleh Mahkamah Agung. Penolakan itu, dinilai menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara Karya, Senin (8/4/2019).

Dia mengatakan hal itu, menanggapi putusan kasasi tertanggal 27 Maret 2019 terkait kasus Meiliana dengan nomer perkara 322 K/PID/2019 dengan amar ditolak.

Sebelumnya, Meiliana dijerat dengan Pasal 156a huruf a mengenai penodaan agama karena mengutarakan keluhannya kepada tetangga berkaitan dengan volume pengeras suara masjid yang ada di kawasan kediamannya.

Keluhan tersebut pada 2 Desember 2016 dilaporkan ke Kepolisian dan diproses secara pidana. PN Medan kemudian memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Meiliana.

Pada Kamis, 25 Oktober 2018 lalu, majelis hakim PT Medan menguatkan putusan PN Medan yang menyatakan bahwa Meiliana terbukti telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana.

Dalam perkara banding, ICJR telah menyampaikan pendapat hukum lewat dokumen amicus curiae yang menggambarkan beberapa fakta persidangan yang seharusnya tidak memenuhi standar hukum acara pidana, ICJR juga mencermati kesalahan penerapan hukum dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri.

“ICJR sangat menyesalkan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim seharusnya mampu menggali kesalahan penerapan hukum dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan di tingkat banding. Penolakan Kasasi ini jelas merupakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama,” ujar Anggara.

Dengan adanya kesalahan penerapan hukum ini, katanya, maka MA seharusnya memeriksakan kesalahan tersebut, antara lain:

Pertama, terjadi kesalahan penerapan hukum mengenai pembuktian unsur “dengan sengaja”. Pasal 156a huruf a KUHP mensyaratkan terbuktinya nya unsur dengan sengaja di depan umum mengeluarkan ucapan/perkataan mengekspresikan suatu “perasaan” yang “pada pokoknya bersifa tmenyatakan “permusuhan”, bahwa dengan sengaja yang dipersyaratkan adalah benar-benar merupakan suatu “niat yang khusus” atau tindakan yang mempunyai maksud, yakni dengan sengaja bertujuan untuk menunjukkan kata-kata atau tindakan-tindakan permusuhan terhadap agama yang dilindungi, bukan suatu bentuk-bentuk niat yang lebih lemah.

“Sedari awal pemeriksaan, diketahui bahwa keluhan Meiliana terkait dengan pengeras suara masjid ditujukkan untuk mengecilkan suara pengeras masjid, yang dilakukan bukan di muka publik, melainkan ke salah satu saksi. Harusnya MA melihat bahwa baik Majelis Hakim PN maupun Majelis Hakim PT sama sekali tidak membuktikan unsur dengan sengaja tersebut berdasarkan penerapan hukum yang tepat,” ujarnya.

Kedua, katanya, terjadi kesalahan penerapan hukum terkait dengan alat bukti, salah satu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan unsur “penodaan agama” adalah Fatwa MUI. KUHAP sendiri mengenal adanya 5 (lima) alat bukti dalam sistem hukum pidana, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.

“ICJR berpandangan, kedudukan Fatwa MUI dalam pembuktian kasus pidana tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori dari alat bukti tersebut,” katadia.

Fatwa MUI, menurut Anggara, hanya bersifat mengikat bagi kelompok orang tertentu, dan bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat sebagaimana yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya MA mampu melihat bahwa dalam kasus ini terdapat kesalahan penerapan hukum terkait dengan alat bukti.

Ketiga, ujar Anggara, terjadi keselahan penerapan hukum terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pembuktian dalam hukum acara pidana, Hakim PN mempertimbangkan bahwa unsur “penodaan agama” terpenuhi dengan fakta  berdasarkan percakapan yang disampaikan para saksi di persidangan maka memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa di warung saksi Kasini alias Kak Uo dan kemudian dianggap menimbulkan kemarahan umat islam dan atas hal tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Propinsi Sumatera Utara Dengan Keputusan Nomor:001/Kf/Mui-Su/I/2017 Tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penistaan Agama Islam Oleh Saudari Meliana Di Kota Tanjungbalai.

“Dalam fakta ini, semua saksi yang memberikan keterangan tidak dapat memenuhi standar hukum acara pidana, karena keterangan yang diberikan bukan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,” katanya.

Sehingga, ujardialagi, saksi-saksi yang dihadirkan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim sebagai petunjuk untuk membuktikan unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan.

“Dengan ditolaknya kasasi ini, maka MA juga tidak melihat kesalahan penerapan hukum yang nyata terkait dengan aspek penting dalam hukum acara pidana,” katanya. (Gan)