IDI Tegaskan, Pemecatan dr Terawan Sudah Lewati Proses yang Panjang

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemecatan terhadap mantan Menteri Kesehatan (Menkes), dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah melewati proses yang cukup panjang, yakni sejak 2013 lalu.

“Keputusan pemecatan itu memang dibacakan saat Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, sepekan lalu. Tapi kasusnya sudah berlangsung lama, hampir 9 tahun,” kata Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI, yang juga juru bicara IDI dr Beni Satria dalam jumpa secara daring, Kamis (31/3/22).

Keputusan muktamar tersebut, lanjut Beni, harus dijalankan PB IDI dalam waktu 28 hari kerja, sejak keputusan itu ditetapkan pada 25 Maret 2022.

Ditambahkan, keputusan mengeluarkan dr Terawan dari keanggotaan merupakan kelanjutan dari hasil muktamar IDI sebelumnya di Samarinda pada 2018. Saat itu, dr Terawan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi rekomendasi yang dikeluarkan IDI.

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI periode 2021-2024, dr Djoko Widyato JS, DHM, MHKes yang hadir dalam kesempatan itu menambahkan, pemberhentian tetap terhadap anggota dilakukan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran etik berat.

“MKEK diberi kewenangan untuk memberi rekomendasi, apakah anggota IDI layak atau tidak dicabut keanggotaannya dari IDI,” ucapnya.

MKEK sendiri mencatat ada 4 alasan mengapa mantan tim dokter kepresidenan itu harus diberi sanksi pemberhentian. Pertama, dr Terawan belum pernah menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik MKEK yang diberikan pada 2018.

“Saat itu, dr Terawan terbukti melanggar etik untuk terapi pasien stroke dengan metode intra arterial heparin flushing (IAHF) atau metode cuci otak,” ujarnya.

Hasil investigasi Satuan Tugas Kementerian Kesehatan dan beberapa pandangan dari pakar IDI menunjukkan, metode tersebut tidak memiliki bukti ilmiah. Karena itu, terapi untuk pasien dinyatakan melanggar etik kedokteran.

Kesalahan kedua, menurut dr Joko, dr Terawan melakukan promosi vaksin Nusantara ke masyarakat, padahal risetnya belum tuntas.

Kesalahan ketiga, dr Terawan bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) tanpa melalui prosedur IDI. Bahkan, ia meminta semua cabang PDSRKI untuk tidak menghadiri acara Pengurus Besar IDI.

“Jadi, keputusan pemecatan dr Terawan dari keanggotaan IDI sudah menjadi keputusan muktamar yang disetujui pemilik hak suara, yaitu 450 cabang IDI,” kata dr Joko menegaskan.

Keputusan pleno itu merupakan perwujudan dari aspirasi IDI dari seluruh Indonesia yang diwakili utusan cabang-cabang. Sesuai AD/ART dan Ortala (organisasi tata laksana) yang menyebutkan ‘muktamar mempunyai kekuasaan dan wewenang mengesahkan pemberhentian tetap anggota IDI’.

Dokter Joko Widyarto menyebutkan, profesionalisme dokter meliputi tiga komponen. Salah satu komponennya adalah professional attitude atau etika kedokteran.

Hal itu sesuai bunyi sumpah dokter di kalimat terakhir, yaitu “saya akan menaati kode etik kedokteran Indonesia”. Kode etik kedokteran itu berlaku bagi dokter Indonesia dan dokter di seluruh Indonesia, baik dokter WNI ataupun WNA.

“Sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah dua koridor yang menjadi pegangan bagi setiap profesi dokter di Indonesi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Dr Moh Adib Khumaidi, SpOT, dalam pernyataannya menyampaikan, seluruh dokter di Indonesia terikat dan tunduk pada norma dan etik profesi kedokteran.

Dalam berorganisasi, sebagaimana organisasi-organisasi profesi lainnya, anggota organisasi harus tunduk dan patuh pada AD/ART organisasi.

“Jika tidak, ada sanksi yang diberlakukan. Mulai dari menegur, memberi surat peringatan hingga dikeluarkan sebagai anggota organisasi,” ucapnya.

Sebagai organisasi, IDI melakukan pembinaan dan penegakan standar norma dalam profesi kedokteran. Hal itu dilakukan semata untuk menjamin hak-hak dokter dan keselamatan pasien.

Hal ini juga sejalan dengan Undang Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004. UU itu menekankan perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Tujuannya, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi.

“Praktik Kedokteran harus dilaksanakan
dengan berasaskan Pancasila. Harus juga berdasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien,” kata dr Adib.

Ditambahkan, IDI sendiri jelas sangat konsen mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang Praktik Kedokteran.

“Setiap dokter Indonesia, di manapun dia berada di negeri ini, selama berkaitan dengan aktivitas profesinya, akan terikat dengan standar-standar, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ditegaskan, PB IDI adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi IDI. Sementara itu, Muktamar IDI adalah kekuasaan tertinggi organisasi IDI sebagai forum pelaksanaan kedaulatan seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia.

Dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, selain mengukuhkan Dr Moh Adib Khumaidi, SpOT sebagai Ketua PB IDI Periode 2022-2025, juga memilih Ketua PB IDI periode 2025-2028 yaitu dr Slamet Budiarto.

Mukhtamar IDI juga memilih Dr dr Setyo Widi Nugroho, SpBS(K) sebagai Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Dr dr Ika Prasetya Wijaya, SpPD-KKV sebagai Ketua Majelis Perkembangan Pelayanan Keprofeian (MPPK). (Tri Wahyuni)