Idrus Akan Diperiksa KPK di Kasus Dugaan Suap Proyek PLTU Riau-1

0
Menteri Sosial Idrus Marham

JAKARTA (Suara Karya): Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (Kamis (19/7), akan mengklarifikasi Menteri Sosial Idrus Marham. Idrus bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik KPK akan menanyakan sejumlah hal terkait rekomendasi Idrus perihal pengangkatan Eni sebagai pimpinan Komisi VII DPR.

“Ya, nanti akan diklarifikasi,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7) malam.

Idrus diduga mengetahui sepak terjang Eni selama menjadi wakil rakyat. Hal ini lantaran Idrus sempat menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar, sementara Eni merupakan kader dari partai berlambang pohon beringin itu.

Eni ditangkap tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7) lalu. Saat itu, Eni sedang menghadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Saut menegaskan, tim penyidik tidak akan memanggil dan memeriksa seorang saksi bila tidak memiliki kaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan sebuah kasus.

“Kami enggak akan manggil orang kalau tidak ada (kaitan) langsung ataupun tidak langsung terhadap pengembangan kasus itu,” katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo sebagai tersangka suap, Sabtu (14/7). Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam OTT pada Jumat (13/7).

Eni diduga telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Johannes terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Diduga uang itu merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan Johannes kepada Eni terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Uang Rp 500 juta ini bukan suap yang pertama kali diterima Eni dari Johannes. KPK menduga, uang ratusan juta rupiah itu merupakan pemberian keempat dari Johannes untuk Eni. Sebelumnya, Eni telah menerima suap dengan rincian Rp 2 miliar pada Desember 2017, Rp 2 miliar pada Maret 2018, dan Rp 300 juta pada 8 Juni 2018. Dengan demikian, total uang suap yang diterima Eni dari proyek ini mencapai Rp4,8 miliar.

Eni diduga berperan sebagai pihak yang memuluskan jalan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes untuk menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek ini digarap oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT PLN Batubara dengan mitra kerja konsorsium yang terdiri dari BlackGold, dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eni selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Gan)