IGI Curiga Ada Pasal Titipan dalam Permendikbud No 19/2020

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli mencurigai ada pasal titipan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 19 Tahun 2020. Ia meminta pada DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mencermati kebijakan tersebut.

“Kami mencurigai pasal 9 ayat 1 tentang layanan pendidikan daring berbayar merupakan pasal titipan dari penyedia layanan online, yang salah satunya milik anggota staf khusus presiden,” kata Ramli dalam siaran pers, Minggu (19/4/20).

Ramli menilai, dunia pendidikan di Indonesia terutama kalangan guru, tidak membutuhkan platform pendidikan daring seperti ruang guru, zenius dan lain sebagainya. Karena, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar guru dialihkan untuk pembelian layanan pendidikan berbayar tersebut.

“Pembelian layanan daring oleh sekolah sebenarnya belum perlu. Bukan saja berbiaya mahal, tetapi juga memutus komunikasi antara guru dengan siswanya. Padahal, guru masih berperan penting dalam proses kegiatan belajar anak, meski kini tak lagi di ruang kelas untuk mencegah penularan corona virus diases (covid-19),” tuturnya.

IGI menginginkan, proses pembelajaran langsung dari guru dengan siswa tetap menjadi prioritas pemerintah. Proses pembelajaran dalam suasana pandemi covid-19 jangan sampai menjadi alasan kerja sama tidak wajar antara Kemdikbud dengan para penyedia platform pendidikan.

Karena itu, Ramli meminta kepasa DPR RI sebagai pengawas dan KPK sebagai lembaga pencegahan korupsi untuk ikut mengawasi penerapan Permendikbud No 19 Tahun 2020. “Kami tak ingin ada pihak tertentu yang memanfaatkan kesulitan ini untuk keuntungan mereka,” ucapnya menegaskan.

IGI juga meminta pada Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk mencermati sekolah yang menggunakan dana BOS untuk pembelian layanan pendidikan daring berbayar. Caranya mudah ditelusuri, karena biasanya memakai sistem yang sama seperti pembelian buku pelajaran lewat cashback. “Jangan sampai sekolah bisa membeli layanan pembelajaran daring, tetapi tidak mampu membayar guru-guru honorernya,” kata Ramli menandaskan. (Tri Wahyuni)