SEMINAR PAJAK INTERNASIONAL
IKPI Minta Pemerintah Kaji Ulang Penerapan Pajak Minimum Global

0
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, mengikuti seminar hukum pajak internasional, melalui daring, Jumat (3/6/2022)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan aturan pengenaan pajak minimum global terhadap dunia usaha pada Januari 2023. Hal tersebut, dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, khususnya pemberian insentif kepada dunia usaha.

Ruston mengungkapkan, sebagai bagian dari BEPS Project, pada bulan Desember 2021, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS telah menerbitkan publikasi The Pillar Two Model Rules yang disebut juga dengan GloBe Rules sebagai tindak lanjut kesepakatan 137 negara anggota Inclusive Work pada bulan Oktober 2021 untuk menerapkan pajak minimum global dengan tarif 15% yang akan diberlakukan terhadap grup perusahaan multinasional dengan pendapatan secara konsolidasi di atas EUR 750 juta.

Selanjutnya pada Maret 2022, Sekretariat OECD juga mempublikasikan Commentary atas GloBe Rules tersebut. Penerapan pajak minimum global tentunya akan berdampak pada kebijakan pemberian insentif perpajakan di Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri yaitu berupa tax holiday, tax allowance dan super deduction, karena pemberian insentif cenderung menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional yang memperoleh insentif tidak membayar pajak dalam kurun waktu tertentu atau membayar pajak dibawah tarif pajak efektif sebesar 15%.

“Ini berakibat pada perusahaan induknya berkedudukan di negara/yurisdiksi lain wajib membayar pajak atas selisih atau kekurangan dari tarif 15% pajak minimum global. Akhirnya perusahaan multinasional di Indonesia tidak dapat menikmati insentif yang diberikan pemerintah Indonesia yang dari semula diberikan untuk menarik investasi,” kata Ruston dalam seminar daring lintas negara yang diikuti Alumni mahasiswa Belgia di Indonesia, Professor in International Tax Law KU Leuven, Belgium Luc de Broe, dan Costums Attache at The Belgian Embassy Eddy de Cuyper, Jumat (3/6/2022).

Oleh karena itu lanjut Ruston, dengan berlakunya pajak minimum global, pemerintah perlu mengkaji ulang karena pemberian insentif menjadi tidak efektif.

“Berhubung pajak minimum global akan diberlakukan pada awal Januari 2023, maka negara-negara anggota Inclusive Framework yang akan menerapkan aturan pajak global minimum diminta untuk mengadopsi aturan tersebut dalam ketentuan domestiknya dalam tahun 2022. Penerapan Pajak Minimum Global bukan merupakan keharusan,” katanya.

Lebih jauh Dia menjelaskan, namun jika suatu negara memilih untuk ikut menerapkan GloBe Rules, maka pengaturannya dalam ketentuan domestik negara tersebut wajib mengikuti petunjuk yang diterbitkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework dalam GloBe Rules termasuk Commentary nya.

Pasal 32A UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra baik secara bilateral maupun multilateral. Termasuk dalam hal ini adalah dalam rangka pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (BEPS).

Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut penerapan pajak minimum global dapat diwujudkan  dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan penjabaran yang lebih teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan. (Bayu)