Imparsial Sebut Keinginan Kembali ke Masa Orde Baru Tidak Tepat

0
Direktur Imparsial, Al Araf

JAKARTA (Suara Karya): Dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu, sungguh ahistoris dan tidak tepat.

Demikian dikemukakan Direktur Imparsial, Al Araf, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2018). Dia mengatakan hal itu, dalam ‘Refleksi Hari HAM yang jatuh pada 10 Desember 2018 (hari ini).

Al Araf mengatakan, dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa, dinilai sarat dengan kekerasan dan pembatasan demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian.

“Rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Setiap kritik warga negara, dianggap sebagai ancaman, sehingga terjadi penangkapan yang sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan, kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal, kata Al Araf, dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok.

“Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi. Seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat, seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa, seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998,” katanya.

Pada Era Orde Baru, ujar Al Araf, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasaan lainnya.

“Di masa ini, negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba,” ujarnya menambahkan. (Gan)