Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa Rp26,5 triliun

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Upaya Indonesia untuk meningkatkan ekspor di tengah melemahnya perekonomian dan pandemi Covid-19 menghadapi tantangan yang tidak ringan, karena sejumlah negara melontarkan tuduhan  trade remedies terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia.

“Sejak awal tahun hingga bulan Mei 2020,  Indonesia menghadapi 16 kasus tuduhan baru trade remedies, terdiri dari 10 tuduhan melakukan anti dumping dan enam investigasi terkait safeguard dari negara mitra dagang. Jumlah tuduhan ini memecahkan rekor tahunan, yang biasanya setiap tahun hanya 12 tuduhan ditujukan ke Indonesia,” ujar Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati, dalam webminar di Jakarta, Senin (08/6/2020).

Tuduhan-tuduhan itu tidak main-main, karena berpotensi merugikan Indonesia.  “Setelah dihitung-hitung, Indonesia berpotensi kehilangan devisa negara sebesar Rp 26,5 triliun rupiah akibat tuduhan-tuduhan tersebut,” ungkap Pradnyawati.

Hal tersebut tentu saja menyulitkan Indonesia, yang sedang membutuhkan banyak devisa untuk penanganan Covid 19. Negara-negara yang melontarkan tuduhan trade remedies pada Indonesia antara lain AS, Uni Eropa, Australia, India, Vietnam, Filipina, Turki, Ukraina dan Mesir.

“Sejumlah komoditas ekspor unggulan Indonesia yang menjadi sasaran tuduh trade remedies antara lain monosodium glutamat, produk baja, produk aluminium, kayu, benang tekstil, bahan kimia, kasur matras dan produk otomotif ,” jelas Pradnyawati.

Dalam perdagangan antara negara, trade remedies bukanlah kebijakan yang diharamkan, dan  merupakan instrumen yang sah digunakan oleh suatu negara  untuk melindungi industri dalam negerinya dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat.  Instrumen trade remedies tersebut dapat berupa bea masuk anti dumping  atau bea masuk pengamanan sementara (safeguards).

Indonesia merasa perlu melakukan trade remedi juga dalam upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Diantaranya kebijakan safeguard untuk beberapa produk tekstil seperti impor tirai, impor produk kain, serta impor produk benang dari serat stapel sintetik dan artifisial.

Sementara itu, menurut Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), sejak awal tahun ini KPPI sudah menerima tujuh permohonan penyelidikan safeguard.

“Permohonan penyelidikan safeguard terus meningkat sejak tahun 2017. Tujuh permohonan penyelidikan safeguard yang sudah masuk di tahun 2020 ini menyasar pada tujuh produk, yaitu karpet dan penutup lantai yang terbuat dari bahan tekstil lainnya, terpal, kertas sigaret, peralatan dapur dan peralatan makan, kaca lembaran, panel surya hingga garment,” jelas Ketua KPPI Mardjoko dalam acara webminar yang sama.

Ketujuh produk tersebut, sambung Mardjoko, memang menunjukkan kenaikan impor dalam tiga tahun terakhir dan kebanyakan berasal dari Cina.  Pihak yang mengajukan penyelidikan untuk meminta kebijakan safeguard bisa dari kalangan asosiasi, pelaku industri dalam negeri dan instansi pemerintah.

“Syarat utama KPPI bisa melakukan penyelidikan, jika ada lonjakan impor dalam tiga tahun terakhir, menimbulkan kerugian yang serius atau mengancam keberlangsungan industri dalam negeri yang memproduksi produk serupa,” pungkas Mardjoko. (Tri Wahyuni)