Indonesia Duduki Peringkat ke 56 Ketahanan Energi

0

JAKARTA (Suara Karya): World Energy Council menetapkan Indonesia menduduki peringkat ke 56  dari 100 negara dalam hal ketahanan energi nasional. Diketahui, penilaian dilakukan berdasarkan energy trilemma index.

Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C Yusgiantoro berharap peringkat Indonesia bisa terus membaik.

Pada acara The Ensight yang mengangkat tema ketahanan energi Sabtu (10/9/2021) Filda mengatakan PYC fokus pada penelitian di ketahanan energi. Dengan demikian, perlunya pembahasan yang lebih mendalam terkait ketahanan energi di Indonesia.

Menurut Filda, ketahanan energi didefinisikan dengan memperhatikan empat dimensi yaitu terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi, harga yang terjangkau serta penerimaan dari masyarakat.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral Djoko Siswanto mengatakan, definisi ketahanan energi yang ada di dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Penilaian ketahanan energi menunjukkan mulai tahun 2016 sampai 2020 telah berada di kategori Tahan. Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa untuk menuju transisi energi, Indonesia menargetkan di tahun 2025 EBT sebanyak 23% dari bauran energi nasional dan 31% di tahun 2050. Untuk menuju transisi energi dan net zero emission di tahun 2060, maka disusunlah Grand Strategi Energi Nasional (GSEN).

Namun dalam mencapai visi dari GSEN tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu produksi minyak mentah yang turun dan untuk menghadapi hal tersebut SKK Migas memiliki program 1 juta barel minyak di tahun 2030.

Selain itu Indonesia masih mengimpor BBM jenis gasoline dan untuk menuju transisi energi pemerintah memiliki kebijakan untuk menghilangkan jenis BBM yang berkualitas kurang bagus seperti premium.

Tantangan lainnya adalah LPG masih impor, ekspor batubara yang tertekan dan insfastruktur gas dan listrik yang belum terintegrasi. Dalam mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun solusi atau program strategis salah satunya adalah mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT sebesar 38 GW di tahun 2035.

Sementata itu, Ketua Komite Nasional Indonesia World Energy Council Hardiv H. Situmeang mengatakan, bahwa World Energy Trillema Index memiliki tiga pilar yaitu Energy Security, Energy Equity, dan Environmental Sustainability. Indeks ini telah ada sejak tahun 2010 dan telah digunakan oleh 128 negara.

Lebih lanjut Hardiv mengatakan, bahwa selain tiga pilar tersebut, ditambahkan satu pilar lagi yaitu country contextyang bertujuan untuk menangkap perbedaan penting dalam hal kelembagaan maupun makroekonomi di setiap negara.

Berdasarkan hasil Trilemma Index tahun 2020, peringkat sepuluh besar didominasi oleh negara OECD dengan peringkat tiga teratasnya adalah Swiss, Swedia, dan Denmark. Hardiv mengatakan emisi GRK di Indonesia masih mengalami kenaikan di tahun 2020, sehingga perlu menetapkan dekarbonisasi jangka panjang di sektor energi di Indonesia untuk mendukung NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi nasional.

Acara diakhiri dengan closing remark oleh Purnomo Yusgiantoro yang menyampaikan bahwa jika kita bicara mengenai energy resilience atau ketahanan energi di Indonesia selalu mengenai 4A yaitu availability, accessability, affordability, dan acceptability.

Menurutnya, capaian NDC Indonesia masih dipertanyakan apakah mungkin untuk dicapai, sehingga untuk mencapainya diperlukan kerja keras dari berbagai pihak. Target RUEN masih perlu direvisi dan target RUED daerah harus segera diselesaikan. RUED merupakan terjemahan langsung dari RUEN, dari 34 provinsi masih terdapat 12 RUED yang harus diselesaikan. (Indra DH)