Indonesia Tuan Rumah CoP 4 Konvensi Minamata 2021

0

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Conference of the Parties (CoP) 4 Konvensi Minamata pada 2021.

Kepastian penetapan itu, diketahui berdasarkan sidang pleno kedua CoP di Jenewa, Swiss, Senin malam (25/11/2019) waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia yang pimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, juga turut hadir.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima suarakarya.co.id, Menteri Siti Nurbaya Bakar mengatakan, bagi Indonesia, penyelenggaraan itu dinilai penting, karena begitu tingginya kompleksitas persoalan merkuri.

Menurut Siti, banyak negara peserta COP 4 Konvensi Minamata memiliki perhatian khusus, terutama sejak 2015 saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Maluku. Kata dia, kasus merkuri di wilayah itu, bersumber dari penambangan emas skala kecil dan kebanyakan ilegal.

“Kita ketahui banyak masalahnya dan banyak juga korbannya dan untuk itulah Presiden pada saat rataskab tahun 2017 menegaskan untuk diatasi dan dicegah danpak merkuri dan merebaknya penyakit Minamata,” kata Menteri Siti.

Selain itu, kata Menteri LHK, perhatian masyarakat juga cukup tinggi. Secara keseluruhan, kata dia, sangat penting dalam rangka tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk lakukan pemulihan lingkungan.

“Indonesia akan memetik manfaat dari berbagai kegiatan internasional yang dilangsungkan di Indonesia,” tandas Siti Nurbaya.

Sementara dalam sesi pembukaan, Menteri Siti memaparkan bahwa Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah nyata dalam upaya menghapus penggunaan merkuri.

Bahkan, katanya, di tahun 2025, Indonesia menarget tidak ada lagi penggunaan merkuri di sektor-sektor tertentu.

Menteri Siti, juga membeberkan empat langkah utama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya menghapus penggunaan merkuri.

Pertama, pada alat kesehatan seperti termometer, alat pengukur tekanan darah, dan tambal gigi amalgama, serta alat medis lainnya yang mengandung merkuri akan dilarang mulai tahun 2020 secara bertahap untuk fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik.

Kedua, Pemerintah Indonesia tengah melakukan program transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan bagi komunitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) untuk beralih dari pekerjaan yang lama.

”Pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan baru beserta konfigurasi bisnisnya,” kata Menteri LHK.

Sebagai contoh, di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, penambang telah dialihkan ke praktek pertanian agroforestri dan agrosilvopasture, yang didukung oleh KLHK dan Universitas Lambung Mangkurat. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ketiga, lanjut Siti Nurbaya, Pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan penerapan teknologi proses alternatif dalam kegiatan PESK untuk menghilangkan penggunaan merkuri.

Saat ini sebanyak sembilan proyek percontohan telah dilaksanakan di 9 provinsi dengan dukungan dari Kanada.

Terakhir, kata Menteri Siti, pemerintah terus melakukan penegakan hukum pada praktik penggunaan merkuri illegal. Penegakan hukum dilakukan Ditjen Gakkum KLHK bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu contohnya dengan menutup penambangan batu Sinabar di Maluku. Saat itu sekitar 1.000 penambang ilegal telah dipindahkan dari daerah penambangan.

Ditegaskan Siti Nurbaya, Komitmen Pemerintah Indonesia menghapus merkuri dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

Perpres tersebut merupakan implementasi Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri serta senyawa merkuri antropogenik.

”Dengan RAN-PPM ini pula, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Lebihlanjut dikatakan, Pemerintah Indonesia melalui KLHK juga terus meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye #STOPMerkuri dengan edukasi tentang bahaya merkuri dan bahayanya terhadap kesehatan masyarakat.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian serius terhadap bahaya merkuri. Berbagai langkah cepat dilakukan, hingga puncaknya pada 20 September 2017, Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2017.

Pada tahun 2018, Pemerintah mulai merumuskan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Pada tahun 2019, resmi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM. (Agus Sunarto)