PENGELOLAAN MIGAS
IRESS: RUU Cipta Kerja Bentuk Inkonsistensi Pemerintah

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja juga mengancam peran Pertamina dalam pengelolaan dan pengadaan minyak dan gas (migas) nasional. Jika nantinya RUU tersebut disahkan dan kemudian pemerintah membentuk BUMN Khusus, maka itu pertanda bentuk inkonsistensi pemerintah dalam mendukung peran BUMN migas eksisting yaitu PT Pertamina (Persero).

“Pemerintah akan semakin ugal-ugalan dalam pengelolaan migas nasional jika RUU Cipta Kerja ini diberlakukan. Sebab ada peluang bagi pemerintah untuk meniadakan peran Pertamina guna lebih jauh mengelola sumber daya alam, khususnya sektor energi. Padahal Pertamina sudah sangat terbukti mampu mengelola migas dari hulu hingga hilir,” kata Marwan video coference, Jumat (15/5/2020)..

Oleh sebab itu dia menilai tidak perlu Pemerintah membentuk BUMN Khusus sektor migas untuk mengurusi dan mengelola energi nasional. Pemerintah hanya perlu meningkatkan status Pertamina sebagai BUMN Khusus yang memang dimandatkan untuk menjadi single operator dalam pengelolaannya. Dengan begitu pemerintah benar-benar menunjukkan komitmennya untuk membuat Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia.

Ditekankan olehnya, sesuai Pasal 33 UUD 1945 negara harus berdaulat atas SDA migas. “Mengingat pentingnya aspek pengelolaan eksploitasi SDA migas nasional, maka badan usaha yang berperan melakukannya sangat penting diatur secara tegas dan terukur dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Migas baru. Skema pengelolaan melalui BHMN dalam UU No.22/2001 harus diakhiri. Tidak ada alternatif lain, seperti telah diatur dalam UU No.8/1971, lembaga pengeloala tersebut harus ditetapkan sesuai konstitusi, yaitu berbentuk BUMN,” paparnya.

Sementara itu Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Juajir Sumardi mengungkapkan, RUU Cipta Kerja dinilai berpotensi gerus eksistensi kedaulatan negara, khususnya terhadap pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) nasional, serta berpeluang mempertahankan status quo pengusahaan migas oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dijelaskan Juajir, norma yang terdapat pada Pasal 41A Ayat (2) RUU Cipta Kerja mengatur: “pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi”.

“Jika substansi pasal tersebut dikaji, maka tidak ada kewajiban bagi pemerintah pusat untuk membentuk BUMN khusus yang akan melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,” kata Juajir.

Dengan demikian lanjut dia, jika pemerintah nantinya menunda pembentukan BUMN khusus yang melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan berbagai alasan dan kepentingan politik, maka berdasarkan Pasal 41A Ayat (2) pemerintah pusat tidak dapat dipersalahkan.

Juajir menjelaskan, jika pemerintah pusat ternyata melakukan penundaan atas pembentukan BUMN khusus yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berdasarkan Pasal 64A Ayat (1) maka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tetap dilaksanakan oleh SKK Migas.

Diketahui, adapun substansi dari Pasal 64A Ayat (1) di dalam RUU Cipta Kerja untk klaster energy migas adalah sebagai berikut: “Sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus: (a) kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap; (b) kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tetap berlaku; dan (c) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

“Perlu dipahami bahwa Legal Standing dari SKK Migas bukanlah badan hukum yang berstatus sebagai BUMN. Status hukum SKK Migas sebenarnya adalah pemerintah itu sendiri sebagaimana pembentukan SKK Migas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,” katanya.

Menanggapi RUU tersebut, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, menegaskan bahwa demi kepentingan nasional maka harus ada keberpihakan kepada BUMN Migas dalam hal ini Pertamina yang harus diberdayakan dan dibesarkan.

“Karena itu negara harusnya memberi hak kuasa pertambangan dan hak penguasaan kepada Pertamina melalui Kementerian ESDM untuk mengendalikan dan mengelola usaha hulu migas,” ucap Arie. (Indara DH)