Iuran BPJS Kesehatan Tertunggak, Yuk Ikut Program Rehab!

0

JAKARTA (Suara Karya): BPJS Kesehatan meluncurkan fitur baru dalam aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam membayar iuran yang tertunggak.

Fitur bernama Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab) itu menawarkan model pembayaran tunggakan lewat cicilan.

Rehab bisa diikuti peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau lebih dikenal sebagai peserta Mandiri. Fitur itu hanya berlaku bagi peserta dengan tunggakan minimal 3 bulan hingga 24 bulan.

“Tunggakan lebih dari 3 tahun akan dihitung maksimal 24 bulan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan,” kata Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Nanik Yuniastuti dalam media gathering bertajuk Ngopi (Ngobrol Program Terkini) JKN, di Jakarta, Senin (27/6/22).

Nanik menjelaskan, fitur ini dibuat untuk mempermudah dan meringankan beban peserta dalam melunasi tunggakan iurannya. Terlebih peserta yang memiliki tunggakan iuran sangat besar.

“Lewat program cicilan itu, diharapkan peserta bisa melunasi tunggakan. Jika kartu sudah aktif, maka bisa menikmati kembali pelayanan kesehatannya,” ucap Nanik.

Ditambahkan, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi secara masif terkait program Rehab, baik terhadap peserta, fasilitas kesehatan, dan mitra BPJS Kesehatan lainnya.

“Cara ikut Rehab cukup mudah, peserta bisa mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Jadi tak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Prosesnya bisa dilakukan secara daring,” ujarnya.

Nanik menyebutkan, peserta akan diberi pilihan, dengan maksimal periode pembayaran dilakukan setengah dari total jumlah bulan yang tertunggak. Maksimal periode pembayaran bertahap adalah 12 periode.

Pendaftaran program dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 pada bulan berjalan, kecuali februari hanya sampai tanggal 27.

“Satu jam setelah berhasil mendaftar, maka dimulailah cicilan pertama yaitu 2 bulan tagihan minimal. Periode berikutbya, jika pada tanggal 1 sampai akhir bulan belum bayar, maka tagihan akan mengakumulasi hingga bulan berikutnya,” kata Nanik.

Ditambahkan, jika skema awal 6 bulan, di bulan ketiga sudah lunas. Peserta bisa mengakses kembali rehab melalui aplikasi mobile JKN. Setelah mengikuti proses pelunasan tunggalan, peserta bisa membayar iuran bulanan rutin.

Ditanyakan, jika peserta sakit di masa proses pelunasan tagihan, lanjut Nanik, peserra harus melunasi sisa tagihan atau tunggakan baru. Setelah lunas, baru bisa pakai kartu untuk mengakses layanan JKN.

“Sesuai aturan, jika menunggak iuran akan kena denda layanan, sisa tunggakan dikalikan 5 persen, lalu dikalikan lagi dengan tagihan pada layanan,” katanya.

Soal pemberi kerja (perusahaan) yang menunggak iuran, yang dampaknya membuat karyawan tidak bisa mengakses layanan kesehatan, Nanik menjelaskan, kondisi itu menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

Ditambahkan, ada waktu 3 hari untuk mengurus kendala itu ke perusahaan. Peserta PPU tidak bisa beralih ke PBPU atau Mandiri, kecuali mendapat surat eligibilitas dari perusahaan yang menyatakan peserta bukan lagi karyawan.

“Jadi kalau masuk IGD, jangan buru-buru mendaftar ke peserta umum, bila kartu tidak aktif. Karena kalau sudah jadi peserta umum tidak bisa beralih ke JKN. Minta ke petugas sebagai rencana JKN, tersedia waktu 3 hari untuk mengurus ke perusahaan,” kata Nanik menandaskan.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Herman Dinata Mihardja; Kepala Cabang Jakarta Selatan, Diah Sofiawati; Kepala Cabang Jakarta Timur, M Ichwansyah Gani, Kepala Cabang Jakarta Barat, Fitria Nurlaila Pulukadang; Kepala Cabang Jakarta Utara, Shanti Lestari. (Tri Wahyuni)