Izin Pendirian Kampus dan Prodi Baru Dipercepat, Kini Bisa Selesai 15 Hari

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) merombak sistem perizinan di perguruan tinggi. Untuk pendirian kampus dan program studi (prodi) baru dapat diselesaikan dalam 15 hari kerja, asalkan semua persyaratan sudah terpenuhi.

“Jika dulu izin pembukaan prodi baru bisa makan waktu berbulan-bulan, kini tidak lagi. Perizinan itu bisa diselesaikan maksimal 15 hari kerja, asalkan semua persyaratan sudah terpenuhi,” kata Menristekdikti, Mohamad Nasir dalam penjelasannya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Nasir menyebut 2 aspek utama saat mengajukan izin pembukaan prodi baru, yaitu aspek dosen dan non-dosen. Kedua aspek tersebut kini dapat dievaluasi secara online.

“Proses perizinan secara online menghemat waktu dan anggaran. Pejabat perguruan tinggi tidak perlu lagi bolak-balik ke Jakarta karena semua bisa dicek secara online,” ujarnya.

Perubahan lain, lanjut Nasir, mencakup evaluasi dosen dan non-dosen untuk pembukaan prodi baru. Urusan dua hal tersebut saat ini diserahkan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

“Pada Maret 2019 ada 163 prodi baru yang diajukan perizinannya. Urusan itu bisa selesai dalam 5 hari. Bahkan ada prodi yang bisa selesai dibawah 5 hari, sebesar 82 persen. Diatas 5 hari hanya 18 persen,” ujarnya.

Nasir menegaskan, pihaknya terus berupaya menyederhanakan perizinan pendirian PT dan pembukaan prodi baru, sambil tetap memastikan pendidikan tinggi Indonesia dilaksanakan secara berkualitas.

“Jika ada kampus yang melanggar aturan dalam persyaratan pendirian PT dan perubahan prodi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Ditambahkan, sanksi tegas yang diberikan kepada perguruan tinggi bermasalah dapat berupa pembinaan hingga penutupan kampus. Ijazah mahasiswa yang diluluskan setelah PT atau prodi tersebut ditutup, tidak akan diakui pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

“Perguruan tinggi yang baik harus didorong jadi lebih baik. Yang mengajukan perguruan tinggi harus kita permudah. Kalau ada perguruan tinggi yang tidak baik, maka harus dievaluasi, kalau perlu ditutup,” katanya.

Menristekdikti mengimbau calon mahasiswa dan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih perguruan tinggi. Karena selama 2015 hingga 2019, ada 130 PT yang ditutup dengan beragam masalah, mulai dari minimnya jumlah mahasiswa, perkuliahan bodong hingga penutupan lembaga oleh pihak yayasan pendidikannya.

“Untuk melihat status perguruan tinggi, masyarakat bisa melihat di laman https://forlap.ristekdikti.go.id,” kata Nasir.

Hadir dalam kesempatan itu didampingi Sekjen Kemristekdikti Ainun Naim, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti Ismunandar dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Ridwan. (Tri Wahyuni)