Jadi ASN, Pegawai KPK Diminta Aktualisasikan BerAKHLAK

0
  1. Jadi ASN, Pegawai KPK Diminta Aktualisasikan BerAKHLAK

JAKARTA (Suara Karya): Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menutup kegiatan orientasi bagi pegawai ASN di lingkungan KPK, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Veteran, Jakarta, Senin (25/10/21).

Disebutkan, nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif

Tjahjo menambahkan, pegawai KPK yang saat ini sudah bergabung menjadi ASN harus ikut menyeragamkan nilai-nilai dasar yang sama dengan seluruh ASN di Indonesia. BerAKHLAK menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, terlebih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain nilai dasar BerAKHLAK, lanjut Tjahjo, ASN juga didorong untuk tetap profesional dan produktif dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik di masa pandemi. ASN harus mampu menerapkan cara-cara baru sebagai bentuk kemampuan ‘survival’ birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di tengah tuntutan perubahan pada masa ketidakpastian.

Untuk diketahui, kegiatan orientasi pegawai ASN di lingkungan KPK dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam aturan tersebut, pegawai KPK yang menjadi ASN wajib mengikuti orientasi untuk pembekalan sebagai ASN yang diselenggarakan LAN bekerja sama KPK. Kegiatan orientasi itu merupakan upaya pengembangan kompetensi sekaligus pembekalan orientasi pegawai KPK sebagai ASN.

“Kompetensi yang dikembangkan dalam orientasi ini mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan sistem pembangunan nasional, kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah, serta kebijakan pengelolaan SDM aparatur,” ujarnya.

Kebijakan disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi reformasi birokrasi tahun 2025, yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia melalui tiga sasaran Reformasi Birokrasi. Tiga sasaran itu adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapabilitas birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dsebutkan, sebanyak 1.289 pegawai KPK yang mengikuti orientasi dinyatakan lulus. Dari total peserta orientasi, 23 orang lulus dengan hanya satu kali perbaikan, sementara 1.266 orang lulus dalam satu kali evaluasi.

“Kegiatan orientasi juga menelurkan 136 hasil pemikiran kritis peserta yang dituangkan dalam karya tulis tematik. “Sebuah pencapaian peserta yang menggembirakan, patut diberi apresiasi dan ditindaklanjuti,” ucap Tjahjo.

Kegiatan orientasi ASN KPK dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak 16 Juni 2021 lalu. Ia berharap seluruh pengalaman belajar yang didapatkan akan dimanfaatkan dan selalu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

“Pengalaman belajar ini juga dapat dimanfaatkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan segala dinamikanya untuk mendukung terwujudnya capaian target pembangunan dan pemerintahan yang baik,” kata Tjahjo menandaskan. (Tri Wahyuni)