Jajakan Produk Ilegal, Patroli Siber BPOM Sikat 700 Situs Penjualan Online

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan banyak produk pangan, obat-obatan dan suplemen kesehatan ilegal dan kedaluwarsa yang dijual secara online. Berbagai upaya telah dilakukan Patroli Siber milik Badan POM, termasuk melakukan ‘take down’ 700 situs penjualan online.

“Meski sudah dilakukan ‘take down’ atas 700 situs yang menjual barang ilegal dan kedaluwarsa secara online, mereka tak pernah kapok. Karena besoknya tumbuh bak jamur di musim hujan,” kata Kepala Badan POM Penny K Lukito dalam jumpa pers virtual tentang hasil intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadhan dan Jelang Idul Fitri 2020′, Jumat (15/5/20).

Penny mengakui bukan perkara mudah dalam memberantas penjualan produk pangan, obat-obatan dan suplemen kesehatan ilegal secara online. Apalagi saat pandemi covid-19 saat ini, dimana kebutuhan masyarakat diperoleh melalui online.

Untuk itu, Penny mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberi produk pangan, obat-obatan dan suplemen kesehatan secara online. Pastikan produk tersebut memiliki izin edar dari Badan POM.

“Jadi kalau mau beli produk pangan, obat-obatan maupun suplemen kesehatan pastikan apakah ada izin edar dari Badan POM. Jika ada minta nomornya, lalu cek ke website Badan POM untuk mengetahui apakah benar terdaftar. Jika tidak, kami tidak menjamin isi dari produk tersebut,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Reri Indriani. Bahkan ia mengingatkan soal kehati-hatian saat belanja online. Karena pelanggaran juga bisa terjadi selama transaksi jual beli online.

“Sejak 1 Januari 2020 sampai 30 April 2020, kami telah melakukan take down sekitar 700-an situs yang menjual produk pangan, obat-obatan dan suplemen kesehatan secara online, karena menjual barang kwdaluwarsa, ilegal hingga tanpa izin edar (TIE),” katanya.

Meski sudah dilakukan take down pada 700 situs, pemantauan Badan POM selama 1-13 Mei 2020 menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan situs yang menjual produk sejenis hingga dua kali lipatnya dari sebelumnya.

“Jadi ada peningkatan penjualan barang kadaluwarsa dan TIE di online selama pandemi covid-19,” ujarnya.

Reri menambahkan, pihaknya telah memperketat pengawasan melalui patroli siber. Penegakan hukum juga telah dilakukan pada para pelanggar. Banyak kasus pelanggaran yang diserahkan ke pihak kepolisian untuk segera ditindak lanjuti secara hukum.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Rita Endang menjelaskan, penutupan situs online yang menjual produk bermasalah dimulai dari patroli siber milik Badan POM.

“Temuan itu kemudian dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) agar ditutup (take down). BPOM memberi rekomendasi 2 hari sekali ke Kemkominfo agar situs atau akun itu di-take down,” katanya.

Ditambahkan, BPOM telah menerbitkan dan menerapkan Perka BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan penjualan secara online. Dalam aturan itu, ditegaskan obat yang boleh dijual secara boleh dijual adalah obat yang bukan obat keras. Obat keras hanya bisa dibeli lewat resep dokter.

Ia menyontohkan obat malaria klorokuin dan hidroklorokuin merupakan obat keras yang popularitasnya melonjak seiring kabar khasiat untuk menyembuhkan covid-19. Situs online juga tak boleh menjual obat-obatan dengan risiko tinggi seperti narkotika, psikotropika.

“Obat-obatan yang sering disalahgunakan di situs jual beli online adalah obat penggugur kandungan,” kata Rita menandaskan. (Tri Wahyuni)