JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) akan menggelar seri webinar untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK). Hal itu dilakukan untuk persiapan sekolah jelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Seri webinar akan digelar setiap hari (Senin-Jumat) oleh setiap direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen GTK selama 25 hari kedepan, yaitu mulai 31 Mei hingga 2 Juli 2021.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait opsi PTM terbatas untuk satuan pendidikan.
“Sudah banyak pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti kehadiran 50 persen dari total kapasitas kelas, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak ada aktivitas di kantin,” kata Nadiem dalam peluncuran Seri Webinar Guru Belajar PTM Terbatas, Jumat (28/5/2021).
Mendikbudristek mengimbau seluruh satuan pendidikan, terutama guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksinasi untuk segera membuka opsi PTM terbatas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama ini sudah terlaksana dengan baik. Namun, jika hal itu dilakukan terlalu lama maka berdampak negatif bagi murid.
“Kendala tumbuh kembang anak, tekanan psikososial, kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi, serta jumlah anak putus sekolah ikut jadi pertimbangan,” ungkapnya.
Ditambahkan, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19 adalah tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan murid, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kebijakan PTM terbatas dilakukan, jika Pemerintah Daerah sudah memberi izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya. Bila ada satu syarat tak terpenuhi, maka kami minta sekolah untuk tidak melaksanakan PTM terbatas,” ucapnya.
Iwan berharap, PTM dapat diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena itu, jika vaksinasi belum dapat dilakukan di suatu daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi PTM sesuai kondisi pendidikan.
“Setelah mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan diberi vaksin dosis kedua, satuan pendidikan wajib memberi opsi layanan PTM terbatas. Orangtua atau wali murid dapat memilih apakah tetap PJJ atau ikut PTM terbatas untuk anaknya,” katanya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani menjelaskan, webinar dilakukan untuk sosialisasi PTM terbatas di masa pendemi covid-19 beserta kebijakan penyertanya. Sehingga sekolah memiliki beragam pilihan dan metode yang dapat menjadi referensi guru dalam melakukan proses pembelajaran.
“Selain juga menjadi wadah untuk refleksi pengalaman PTM terbatas di masa pandemi antar sesama pendidik. Sehingga dapat menjadi masukan untuk pengembangan proses pembelajaran selanjutnya,” katanya.
Dengan begitu, lanjut Nunuk, seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran sebagaimana arahan Mendikbudristek dan Dirjen GTK. (Tri Wahyuni)