Jika Orangtua Beri Izin, Sekolah Wajib Siapkan Opsi PTM Terbatas

0

JAKARTA (Suara Karya): Sekolah wajib menyediakan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, saat dimulainya tahun ajaran baru 2021/2021 pada Juli mendatang. Opsi itu perlu bagi orangtua yang ingin anaknya ke sekolah.

“Keputusan PTM terbatas memang di tangan kepala daerah, orangtua dan satuan pendidikan. Namun, jika ada orangtua yang ingin anaknya ke sekolah, hal itu harus diakomodasi,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemdikbud, Jumeri dalam keterangan pers, Kamis (8/4/2021).

Narasumber lain dalam acara tersebut adalah Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, Kartini Rustandi; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kemdagri, Janariah; dan satuan pendidikan di bawah kelola Kementerian Agama, Ahmad Hidayatullah.

Jumeri menilai, implementasi PTM terbatas tidak bisa ditawar-tawar lagi saat dibukanya tahun ajaran baru 2021/2022. Hal itu juga diperkuat lewat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

“Kita analogikan SKB 4 Menteri sebagai restoran. Di masa pandemi, restoran tetap buka, meski hanya melayani ‘take away’. Setelah semua koki dapat vaksinasi, maka restoran wajib buka opsi makan di tempat. Siapa yang harus ke restoran, itu jadi keputusan konsumen,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Jumeri, saat orangtua sudah memberi izin, maka sekolah wajib sediakan opsi PTM terbatas. Sekolah wajib sediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan peserta didik dan dan guru terlindungi dari penularan covid-19.

Setiap kelas wajib menyediakan air bersih dan sabun, agar siswa bisa cuci tangan secara berkala. Sekolah juga wajib memiliki thermogun untuk memfilter orang yang akan masuk ke sekolah.

“Ketika ditemukan suhu tubuh melebihi batas, maka orang tersebut tak boleh masuk sekolah. Meski orang itu adalah kepala sekolah,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Jumeri, sekolah wajib menyiapkan masker dan hand sanitizer cadangan ketika siswa lupa membawa. Sekolah harus menyiapkan prosedur operasional standar (POS) yang membimbing warga sekolah agar bisa berperilaku sehat.

“Persiapan siswa dari rumah, saat perjalanan hingga pemeriksaan suhu di sekolah. Jika panas tinggi, siswa harus tinggal di rumah. Sekolah menyiapkan sarana edukasi bagi lingkungan sekolah untuk selalu menjaga 5M,” katanya.

Jumeri menjelaskan, sekolah juga wajib mengatur sistem PTM terbatas lewat pembagian shift. Kapasitas kelas maksimal 50 persen dari siswa. Hal itu wajin ditaati oleh seluruh satuan pendidikan.

Terkait kurikulum yang disederhanakan, menurut Jumeri, sekolah harus melakukan pembagian materi yang diajarkan di sekolah dengan materi yang dibawa pulang.

Jika ada penularan, kata Jumeri, sekolah harus ditutup dan pembersihan harus dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah bisa digunakan lagi dan siswa yang sakit ditangani secara baik.

“Pastikan guru dan tenaga pendidik sudah divaksinasi karena mereka punya risiko yang lebih tinggi dibanding siswa,” katanya.

Sementara itu, Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, Kartini Rustandi, akan memastikan Puskesmas di wilayah satuan pendidikan melakukan pengawasan dan pembinaan oleh tim di lapangan.

“Dengan demikian, PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk penangangan jika ada siswa memiliki gejala seperti covid-19,” ujar Kartini.

Kementerian Kesehatan akan mengupayakan sebelum tahun ajaran baru 2020/2021, semua guru dan tenaga pendidik mendapat vaksinasi di seluruh Indonesia.

Dukungan terhadap PTM terbatas juga datang dari Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri, Janariah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar PTM terbatas dapat berlangsung aman.

“Kementerian Dalam Negeri akan mendorong kepala daerah baik itu gubernur, walikota dan bupati maupun perangkat daerah lain untuk menggelar PTM terbatas yang aman,” katanya. (Tri Wahyuni)