JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo tampak geram mendengar kritikan soal dana kelurahan. Padahal, ujar Presiden, dana tersebut diperuntukan bagi kepentingan rakyat, terutama untuk pembangunan jalan atau pemeliharaan selokan.
Meski dikritik, Jokowi tetap pada akan membagikan dana kelurahan yang akan dimulai tahun depan setelah mencanangkan dana desa.
“Tahun depan kita akan memulai namanya dana kelurahan. Dana desa itu hanya untuk kabupaten. Kalau dana kelurahan itu untuk kota, karena di Indonesia ada kurang lebih ada hampir 100 kota,” ujar Jokowi, di sela-sela pembagian sertifikat hak atas tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).
Presiden menegaskan, tidak hanya desa yang membutuhkan dana pembangunan. Kelurahan yang masuk dalam lingkup perkotaan juga memerlukan dana pembangunan, seperti untuk memperbaiki selokan dan jalanan.
“Tapi saya heran, gagasan dana kelurahan ini justru menjadi sesuatu yang diributkan oleh masyarakat. Saya bingung dana kelurahan untuk kepentingan rakyat malah dipolitisasi.Ini dana untuk rakyat, untuk memperbaiki jalan di kampung. Kok jadi ramai. Ini semuanya komitmen pemerintah untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan poltik. Sedikit-sedikit dihubungkan politik. Nggak rampung-rampung kita ini,” ujarnya menambahkan. (Gan)