Jokowi Harus Pilih Menteri yang Bebas Kepentingan Pribadi

0

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah pengamat ingatkan Presiden terpilih Joko Widodo, menempatkan menteri yang bebas dari konflik kepentingan pribadi dan golongan. Khususnya kementerian yang membidangi perekonomian, seperti Kementerian BUMN.

Pengamat ekonomi dan politik Salamuddin Daeng mengatakan, jabatan Menteri BUMN dianggap sangat strategis karena mengelola ratusan perusahaan plat merah.

“Presiden harus benar-benar selektif memilih, dan lihat rekam jejaknya,” kata Daeng kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhamad Faisal mengatakan, jika menteri itu seorang pengusaha, maka harus rela melepas kepentingan bisnisnya. “Menteri BUMN harus punya visi sesuai amanat pasal 33 UUD 1945,” kata dia.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menegaskan Kementerian BUMN harus dipegang oleh orang profesional. Dia beralasan pos tersebut menguasai hajat hidup dan kepentingan orang banyak.

“Tolong lah, pos ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak (Kementerian BUMN) dikasih ke orang profesional,” ujarnya.

Analis Geopolitik Hendrajit pun punya pendapat yang serupa. Menurutnya, Menteri BUMN memang tidak boleh dijabat oleh figur yang menjadi perpanjangan tangan korporasi. Alasannya, karena kondisi tersebut menyebabkan potensi korupsi semakin rentan terjadi.

Lebih jauh, pengamat politik Pangi Syarwi bahkan menyebut dengan tegas Erick Thohir tidak pantas menjadi Menteri BUMN. Menurut Pangi, ketimbang menjadi Menteri BUMN sebaiknya Mantan Ketua TKN itu menduduki posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

“Saya rasa Erick Thohir cocok jika menjadi Menpora. Karena pengalamannya sebagai Ketua Panitia Asian Games, pernah menjadi Ketua Umum KOI, pernah membeli Inter Milan dan DC United,” jelasnya. (Pramuji)