Jokowi Luncurkan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa, Ketua Soksi: Perkuat Pengawasan

0

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo memimpin peluncuran entitas badan hukum baru, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) pada Senin (20/12/2021) ini bersama sejumlah menteri di Jakarta.

Sertifikasi badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama ini adalah tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa. PP ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional Desa Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), Iwan Sulaiman Soelasno mengapresiasi Pemerintahan Jokowi yang telah memberikan status badan hukum bagi BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui PP turunan dari UU Cipta Kerja.

Menurut Iwan, sertifikasi badan hukum ini memastikan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat mengembangkan kerjasama bisnis dengan entitas badan hukum lainnya seperti PT, BUMN, BUMD dan Koperasi.

“Selama ini ketiadaan badan hukum selalu menjadi kendala pengembangan kerjasama BUM Desa dengan pihak lain. Dengan adanya sertifikasi entitas badan hukum baru, BUM Desa dapat leluasa bekerjasama dengan pihak lain dengan tetap mengedepankan semangat gotong royong dan kesejahteraan warga desa,” kata Iwan melalui siaran pers, Senin (20/12/2021).

Iwan menyarankan agar Pemerintah melalui Kemendes PDTT untuk memperkuat pengawasan pasca ditetapkannya BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.

“Pengawasan ini mencakup tata kelola anggaran, karena ada penyertaan modal dari Dana Desa untuk BUM Desa. Selama ini tidak jelas pertanggungjawaban Kades dan Pengurus BUM Desa terkait penggunaan Dana Desa untuk BUM Desa. Harus ada audit ketat kepada para BUM Desa tersebut karena banyak output dan dampak dari BUM Desa itu tidak dirasakan warga desa. Saya yakin banyak tindak pidana korupsi terjadi dalam pengelolaan BUM Desa selama ini,” ujarnya.

Iwan menambahkan, pengawasan lainnya yaitu terkait aparatur pengurus dan pengelola BUM Desa yang selama ini didominasi oleh keluarga dan kerabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.

“Ini soal pembinaan dan pengawasan juga. Kapasitas dan kapabilitas SDM harus menjadi prioritas dalam rekrutmen pengurus BUM Desa. Jangan nepotisme,” tegasnya (indra)