JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta perguruan tinggi untuk tidak mempersulit mahasiswa ikut Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Terutama pada konversi dan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS)-nya.
“Kami butuh dukungan penuh dari kampus untuk mempermudah mahasiswa dalam mengikuti program ini,” kata Nadiem dalam acara peluncuran Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka secara daring, Senin (12/4/21).
Sebagai informasi, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dibuat untuk mendorong penguatan dan perluasan kompetensi akademik mahasiswa di luar kampus. Selain memunculkan jiwa toleransi lewat pertemuan dengan banyak mahasiswa di kampus penerima.
Program pertukaran mahasiswa merdeka akan dimulai pada semester ganjil 2021/2022. Tersedia kuota 20 ribu yang bisa diakses oleh mahasiswa mulai dari semester 3 hingga semester 8.
Untuk mahasiswa, pendaftaran dibuka pada Juli 2021. Calon peserta dapat mengakses tautan http://bit.ly/PertukaranMahasiswaMerdeka dan follow akun Instagram @PertukaranMahasiswaMerdeka untuk informasi lebih detail.
Untuk Perguruan tinggi dan dosen dapat mengikuti sosialisasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada 13-16 April 2021.
Mendikbud juga meminta perguruan tinggi untuk mendaftarkan organisasinya dan mendorong sebanyak mungkin dosen untuk mendaftarkan mata kuliah terbaiknya agar bisa diikuti peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
Dosen mendapat tugas dalam membuat dan melaksanakan Modul Nusantara, sekaligus memberi pembelajaran mata kuliahnya. Di sisi lain, perguruan tinggi juga diminta mendorong mahasiswanya untuk ikut program dan tidak melarang jika ada mahasiswa yang ingin berpartisipasi.
“Untuk itu, kami minta pada seluruh perguruan tinggi untuk segera melakukan penyesuaian kurikulum pada setiap kegiatan Kampus Merdeka. Termasuk urusan konversi dan pengakuan SKS dari program pertukaran tersebut sebesar 20 SKS,” ucap Nadiem menegaskan.
Keuntungan bagi dosen dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah selain mendapat sertifikat penghargaan, insentif untuk pengembangan modul mata kuliah dan Modul Nusantara serta kesempatan mengeksplorasi keilmuan di tingkat nasional.
Bagi perguruan tinggi, program tersebut memberi manfaat dengan mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) 2 untuk PTN dan IKU 3 untuk PTS. Selain kesempatan bagi perguruan tinggi mendapat biaya pengelolaan program.
Dirjen Dikti Nizam menambahkan, lewat Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, perguruan tinggi dapat saling kerja sama dan belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di institusi masing-masing. Dampaknya, semua perguruan tinggi secara bersama akan membangun pendidikan berkualitas.
“Terkait prinsip kebhinekaan, mahasiswa dapat mengenal saudara dari berbagai penjuru nusantara. Sehingga bisa menghormati perbedaan suku dan agama di Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Beasiswa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan, Dwi Larso menyampaikan dukungannya kepada Kemdikbud.
Dwi mengatakan, LPDP memberi dukungan program yang digagas Kemdikbud seperti Kampus Mengajar, proyek wirausaha, magang bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, serta studi independen yang berbasis ‘micro credenstial’.
Hadir dalam peluncuran tersebut, pimpinan dari Direktorat Pendidikan Tinggi, Kemdikbud; LPDP, Kemenkeu; Rektor PTN dan PTS; Wakil Rektor Bidang Akademik PTN dan PTS; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan PTN dan PTS; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti); serta Sekretaris LLDikti. (Tri Wahyuni)
