Karena Covid-19, Kampus Diminta Tak Beri DO Mahasiswa Akhir

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta kampus untuk memberi kemudahan pembelajaran bagi mahasiswa selama masa darurat virus corona (covid-19). Kemudahan itu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam dalam pertemuan virtual dengan sejumlah perguruan tinggi dibawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Kamis (2/4/20).

Nizam kembali meminta kepada kampus untuk memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh yang tersedia dan menghindari kegiatan tatap muka secara langsung. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.

Poin 1 dalam surat edaran menyatakan, Kemdikbud memberi perlindungan bagi mahasiswa yang terancam ‘drop out’ (DO) agar diberi kesempatan perpanjangan masa studi selama satu semester, selama masa darurat pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

“Kebijakan ini tidak berlaku bagi semua mahasiswa. Perpanjangan masa studi satu semester hanya berlaku bagi mahasiswa S-1 angkatan 2013/2014, yang masa studinya berakhir semester ini,” ujarnya.

Plt Dirjen Dikti kembali meminta kampus untuk tidak mempersulit pembelajaran selama darurat Covid-19. Untuk karya tulis akhir, misalkan, tak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing.

Ditambahkan, kampus dipersilahkan untuk mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memerhatikan situasi dan kondisi di kampus. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan, seperti bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisa data, proyek mandiri dan lain-lain.

“Yang penting merujuk pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadwal praktik bisa digeser, akhir semester bisa digeser, kalender akademik bisa disesuaikan. Yang tidak boleh dikompromikan adalah kualitas pembelajarannya,” kata Nizam menegaskan.

Nizam menjelaskan, realokasi anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2020 sebesar Rp405 miliar ditujukan untuk empat program penanganan Covid-19. Salah satunya menggerakkan 15 ribu relawan mahasiswa kesehatan dalam melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan KIE yang dilakukan seperti ‘call center’, screening online, dan konsultasi kesehatan online. Hal itu sesuai semangat kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Keterlibatan mahasiswa sebagai relawan dalam penanganan Covid-19 dapat dikonversi menjadi SKS (Satuan Kredit Semester).

“Contoh mahasiswa kesehatan yang dapat SKS, misalkan pengabdian masyarakat atau bagian dari co-as. Untuk mahasiswa teknik bisa membuat ventilator atau disinfektan. Produk itu dapat dikonversi menjadi SKS. Silakan kampus melakukan hal-hal semacam itu,” katanya.

Selain itu, lanjut Nizam, Kemdikbud juga meminta kampus melakukan upaya kreatif untuk meringankan beban mahasiswa dalam keterbatasan ekonomi. Misaljan subsidi pulsa, logistik, mobilisasi alumni menolong untuk mahasiswa kurang mampu. Dengan demikian semangat gotong royong akan semakin kuat. (Tri Wahyuni)