JAKARTA (Suara Karya): Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) siap mengawal perkembangan infeksi virus Mpox (cacar monyet) di Indonesia, seiring meningkatnya kasus tersebut di banyak belahan dunia, termasuk Asia Tenggara.
“Kami akan bersinergi dengan pemerintah untuk memberi penanganan terbaik bagi pasien dan masyarakat,” kata Ketua Umum PB IDI, Mohammad Adib Khumaidi di Jakarta, Minggu (29/10/23).
Untuk itu PB IDI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mpox agar mempermudah koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi layanan kesehatan, dan organisasi internasional.
“Koordinasi itu penting untuk mengatasi masalah Mpox di Asia Tenggara ini secara efektif,” ujarnya.
Dan yang tak kalah penting, Adib Khumaidi menyebut, membangun kesadaran masyarakat atas penyakit itu, membuka akses pengobatan yang efektif, dana penelitian dan pengendalian, serta pembentukan respons terkoordinasi yang melibatkan partisipasi semua negara di Asia Tenggara.
Sekadar informasi, infeksi virus Mpox mirip dengan cacar. Penyakit tersebut disebabkan virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Kondisinya menimbulkan gejala ringan hingga berat.
Mpox dapat menular dari manusia ke manusia dan tidak hanya dari hewan ke manusia. Cepatnya penyebaran Mpox secara global disebabkan berbagai faktor, seperti tingginya jumlah orang bepergian; dan perdagangan internasional hewan seperti monyet.
Selain itu, muncul jalur penularan baru dari manusia ke manusia, yaitu lewat hubungan seksual Lelaki Seks Lelaki (LSL); minimnya ketersediaan vaksin MPox di negara-negara berisiko tinggi. Karena lebih dari 90 persen kasus MPox di dunia dilaporkan pada populasi khusus yaitu homoseksual dan biseksual.
Laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, MPox telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat global pada Juli 2022. Laporan WHO juga menyebutkan ada kekhawatiran masalah MPox agak terabaikan di Asia Tenggara, akibat minimnya akses terhadap fasilitas medis.
Ketua Satgas MPox PB IDI, Hanny Nilasari mengatakan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Mpox karena banyak yang belum tahu gejalanya. Sehingga terlambat mendapat pertolongan medis.
“Masyarakat juga tidak menganggap serius MPox, sehingga tidak melakukan perlindungan diri terhadap penyakit tersebut,” katanya.
Padahal, kasus Mpox yang ringan sekalipun dapat menular dan menyebabkan penyebaran penyakit, serta berakibat fatal terutama pada pasien dengan imunitas rendah.
Karena itu PB IDI menilai perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk pengendalian Cacar Monyet ini. Tanpa didukung penelitian, menyulitkan organisasi layanan kesehatan untuk menerapkan langkah pengendalian yang efektif dan efisien.
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 27 Oktober 2023 menyebutkan ada 15 kasus positif, dan 1 kasus sembuh.
Selain itu dari 14 orang kasus positif aktif (positivity rate PCR 44 persen), hampir semua bergejala ringan dan tertular secara kontak seksual. Semua pasien adalah laki-laki usia 25-50 tahun.
Kementerian Kesehatan telah menyediakan vaksin MPox yang diberikan kepada 251 orang dari target 495 orang.
PB IDI meminta Kemkes untuk gencar edukasi masyarakat tentang MPox untuk pencegahan dini.
Karena lebih dari 90 persen penularan melalui kontak erat dan terutama kontak seksual. Hindari kontak fisik dengan pasien terduga Mpox, seperti tidak memakai barang bersama mulai dari sikat gigi, handuk, baju dalam hingga sprei dan bantal.
Untuk populasi risiko tinggi, misalkan multipartner, dan kondisi imunokompromais (autoimun, penyakit kronis lainnya) sedapat mungkin hindari perilaku berisiko. Hubungan seksual harus dilakukan dengan aman menggunakan kondom serta lakukan vaksinasi.
Kepada masyarakat umum, terlebih bagi populasi diatas, dianjurkan untuk segera ke dokter jika muncul gejala lesi kulit yang tidak khas dan didahului demam.
Pada kasus terduga Mpox, perlu dilakukan pemeriksaan awal, lesi kulit dan organ-organ secara detail dan lengkap (PF), serta pemeriksaan swab yakni pemeriksaan lab khusus dengan mengambil cairan dari lenting/ keropeng/ kelainan kulit.
Perlunya penyediaan obat antivirus dan vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditunjuk dengan alur permintaan sesuai prosedur Kementerian Kesehatan dan diberikan atas indikasi serta skala prioritas. (Tri Wahyuni)
