Kawal Nasib Guru Honorer, Komisi X Bentuk Panja Khusus

0
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda. (suarakarya.co.id/istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Lambannya upaya pemerintah mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Komisi yang membidangi masalah pendidikan itu pun membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal pengangakatan guru honorer menjadi ASN.

“Kami akan kawal proses rencana pengangkatan 1 juta honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain menjamin skema Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru tetap ada,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu, (27/1/21).

Huda menjelaskan, pembentukan Panja Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN itu dilatarbelakangi keprihatinan atas lambannya kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para guru. Karena rencana pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.

“Target pengajuan formasi guru honorer yang dipatok akhir Desember 2020, ternyata hingga kemarin belum ada yang terpenuhi. Begitupun isu penghapusan skema CPNS untuk guru yang ditolak banyak kalangan belum juga direspon tegas oleh pemerintah,” ujarnya.

Huda menegaskan, keberadaan Panja Pengangkatan Guru Honorer untuk Menjadi ASN DPR diharapkan dapat memberi tekanan lebih kepada pemerintah agar memprioritaskan penyelesaian masalah kesejahteraan guru. Niat baik pemerintah dengan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN harus benar direalisasikan.

“Kami mengapreasi itikad baik dari pemerintah tersebut. Namub, hal itu perlu dikawal dengan serius agar itikad baik bisa segera terealisasi di lapangan,” katanya.

Huda menyatakan, dirinya siap menerima masukan dari guru, kepala dinas pendidikan, pemerintah daerah hingga masyarakat agar proses pengangkatan guru menjadi ASN bisa terlaksana. Masukan tersebut nantinya akan dibahas bersama dengan pemerintah agar kendala di lapangan bisa diselesaikan.

“Saat ini kita tidak tahu secara persis kenapa formasi 1 juta guru honorer untuk ikut seleksi belum juga terpenuhi. Apa karena minimnya sosialisasi atau pemda masih setengah hati mengajukan formasi,” kata Huda menandaskan. (Tri Wahyuni)