KBST Gandeng Polda Sultra Gelar Seminar Linguistik Forensik

0

JAKARTA (Suara Karya): Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (KBST) menggandeng Polda Sulawesi Tenggara gelar Seminar Bahasa dan Hukum bertajuk ‘Linguistik Forensik Menuju Indonesia Sehat dan Tangguh’. Acara tersebut memeriahkan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 pada setiap Oktober.

Kepala KBST, Herawati dalam siaran pers, Kamis (21/10/21) menyoroti penggunaan bahasa yang terkadang timpang, kebablasan, tidak terkendali, atau sengaja membenturkan-dibenturkan sehingga berakibat rusaknya kebahasaan, nilai-nilai persaudaraan dan keharmonisan sosial-masyarakat.

“Untuk menganalisis masalah kebahasaan seperti itu, diperlukan peran linguistik forensik. Mereka adalah ‘pisau bedah’ analisis bahasa dalam bidang hukum,” ucap Herawati.

Ia juga mengajak peserta untuk menjadi pengguna bahasa yang cerdas sesuai dengan trigatra bangun bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E Aminudin Aziz dan Kepala Kepolisian Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra), Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya.

Dalam sambutannya, Kapolda Sultra, Yan Sultra Indrajaya memberi apresiasi kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara karena telah banyak membantu dalam penegakan hukum, terutama kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kepolisian selalu berkolaborasi dengan Badan Bahasa dalam urusan penyidikan, khususnya sebagai saksi ahli,” ujarnya.

Yan mengutip data dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Sultra, kasus yang memerlukan koordinasi dan pendapat ahli dari kantor bahasa berdasarkan pengaduan sebanyak 552 aduan dan 387 atau sekitar 57 persen di antaranya perlu pendapat ahli bahasa. Kasud tersebut terjadi sepanjang 2020-2021.

Karena itu, Yan berharap, sinergisitas yang selama ini terbangun antara kedua instansi dapat berjalan semakin baik.

Acara diikuti berbagai elemen masyarakat, seperti penegak hukum, yang terdiri atas anggota kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara; akademisi, guru, dan dosen; para pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara; dan masyarakat umum. (Tri Wahyuni)